Raih Gelar Doktor, Supriyanto Angkat Inovasi Layanan Kesehatan Berkualitas dan Murah

SURABAYA, KOMPAS- Inovasi manajemen rumah sakit perlu menghadirkan layanan berkualitas tinggi dan murah melalui konsep hospital without walls. Inovasi yang didukung pemanfaatan teknologi informasi itu dinilai relevan diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Implementasi diyakini bisa meningkatkan capaian indikator kesehatan utama di Indonesia. Saat ini indikatornya masih menunjukkan kesenjangan signifikan terutama pada kematian ibu, bayi, serangan jantung dan korban kecelakaan lalu lintas.

Gagasan disampaikan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Supriyanto Dharmoredjo dalam disertasinya yang ditampilkan saat ujian akhir doktor tahap II (terbuka) program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (23/1/2026).

Ujian terbuka yang dipimpin oleh Rektor Unair Profesor Madyan ini dihadiri secara langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktiristek) Fauzan. Hadir pula secara dalam jaringan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Supratikno serta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Manajemen RS berbasis konsep hospital without walls (HWW) bukan hal baru di dunia. Di Indonesia, konsep ini berhasil dipraktekkan di RSUD dr Iskak Tulungagung yang pernah dipimpinnya selama 10 tahun, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penyusunan konsepnya sejak tahun 2012 dan berbuah penghargaan internasional.

Pada tahun 2019, RSUD tersebut dinobatkan sebagai rumah sakit terbaik di dunia dalam penyelenggaraan layanan publik (corporate social responsibility) oleh International Hospital Federation. RSUD dr Iskak meraih Gold Award setelah mengalahkan sejumlah rumah sakit di dunia seperti Aster DM Healthcare dan Dubai Authority dari Uni Emirat Arab, Auna dari Peru, KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital dari Malaysia dan Manila Doctors Hospital dari Filipina.

Supriyanto mengatakan Tulungagung merupakan contoh wilayah dengan kompleksitas geografis dan demografis yang menuntut sistem kegawatdaruratan terintegrasi. Konsep HWW sangat relevan sebagai kerangka transformasi pelayanan kegawatdaruratan yang mengimplementasikan fungsi klinis dan manajerial rumah sakit dalam satu ekosistem layanan berkesinambungan.

Konsep ini menekankan pentingnya memperkuat upaya di pra-fasilitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi sehingga mampu memberikan respon cepat dan efektif dalam berbagai situasi kegawatdaruratan.

Menurutnya, isu kegawatdaruratan tidak semata bersifat klinis melainkan persoalan manajerial dan sistemik yang melibatkan banyak aktor lintas organisasi. Ketergantungan pada pelayanan yang berpusat di rumah sakit serta fragmentasi koordinasi antarpemangku kepentingan menyebabkan rantai pelayanan kegawatdaruratan belum berfungsi optimal.

Di tengah semakin kompleksnya pelayanan, sistem kegawatdaruratan dituntut mampu beradaptasi cepat dan lintas sektor. Pasalnya, ketergantungan pada struktur fisik rumah sakit dan birokrasi konvensional menciptakan jeda kritis dalam pengananan kegawatdaruratan yang berdampak langsung pada peningkatan morbiditas dan mortalitas.

Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kegawatdaruratan yang mampu memperluas jangkauan layanan melampui batas fisik rumah sakit serta menjamin kesinambungan pelayanan dari pra, intra, antar, hingga pascarumah sakit.

Setelah diimplementasikan di RSUD dr Iskak Tulungagung, pelayanan RS dengan konsep HWW yang diperkuat teknologi informasi dalam platform public safety center (PSC) kini diterapkan di RSCM. Implementasi konsep tersebut juga telah diperluas tidak hanya untuk layanan kegawatdaruratan melainkan juga untuk layanan non-emergency.

Saat ini, RSCM berhasil meningkatkan kualitas layanan masyarakat, menekan biaya kesehatan menjadi lebih rendah dan mengatasi krisis keuangan yang sebelumnya dialami rumah sakit selama bertahun-tahun. Manajemen sumber daya manusianya juga menjadi lebih efisien dan efektif. Sistem pembayaran upahnya berbasis capaian kinerja.

Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menanyakan mengenai peluang mereplikasi pelayanan RS dengan konsep HWW yang diperkuat teknologi informasi dalam platform public safety center (PSC) tersebut di 514 rumah sakit daerah di Indonesia. Tujuannya memastikan semua layanan sekunder bisa menyembuhkan pasien secara cepat, mudah, dan murah.

Terkait hal itu, menurut Supriyanto, perlu komitmen kuat para pemangku kebijakan serta didukung oleh peraturan perundangan. Minimal diperlukan dukungan dari 4 kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian PMK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Diktiristek.

Selain itu, diperlukan dukungan dari legislatif dalam hal ini Dwan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama terkait penyusunan peraturan perundangan sebagai payung hukum dan pengalokasian anggaran dari Kemenkeu.

“Saya sudah berbicara dengan semua direktur rumah sakit daerah, rumah sakit TNI dan rumah sakit polri. Kuncinya ada pada transformational leadership (gaya kepemimpinan yang menginspirasi perubahan melalui visi, motivasi dan pemberdayaan),” ucap Supriyanto.