Oleh: Ferry Kurnia Rizkiyansyah - Pegiat Demokrasi dan Kepemiluan
TAHUN 2025 lalu menandai sebuah fase penting dalam perjalanan kebansaan Indonesia. Ia tidak sekadar tahun transisi pemerintahan, melainkan momentum konsolidasi arah bangsa menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Tahun 2025, hasil realitas Indonesia secara komprehensif ini patut diapresiasi karena berhasil memotret realitas Indonesia secara jujur, lintas sektor, dan berorientasi ke depan.
Dari ekonomi hingga lingkungan, dari hukum hingga teknologi, kita melihat satu benang merah yang sama yaitu Indonesia sedang berada dalam fase _The Great Transition_.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen patut disyukuri. Bahkan, posisi Indonesia sebagai tujuh besar ekonomi dunia berdasarkan PDB PPP adalah capaian strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di balik angka-angka tersebut, kita juga harus berani mengakui adanya tantangan serius berupa pertumbuhan tanpa pemerataan.
Tekanan daya beli akibat kenaikan PPN 12 persen, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta rapuhnya ketahanan konsumsi rumah tangga kelas menengah bawah menjadi sinyal bahwa stabilitas makro belum sepenuhnya dirasakan secara mikro.
Inilah mengapa rekomendasi reorientasi ekonomi yang menekankan hilirisasi non-tambang, subsidi tepat sasaran berbasis data NIK, serta penguatan daya beli masyarakat menjadi sangat relevan. Ke depan, pertumbuhan tidak boleh hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Partai politik, termasuk Partai Perindo, memandang agenda ini sebagai prioritas bersama yang harus dikawal lintas periode pemerintahan.
