Peneliti Pukat UGM soal Motif Dugaan Korupsi Bupati Pati: untuk Modal Politik Tak Bisa Dinafikan

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rochman, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (23/1/2026). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rochman, mengatakan motif dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo akan dapat diketahui di persidangan.

Namun, dia menilai motif untuk mengembalikan atau memupuk modal untuk kontestasi politik mendatang, tidak bisa dikesampingkan.

“Itu (motif) nanti akan terungkap di persidangan ya,” kata dia dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Jumat (23/1/2026), saat ditanya mengenai motif dugaan korupsi Bupati Pati apakah murni untuk uang atau ada kemungkinan motif lain.

“Tapi yang jelas, dengan kekuasaannya, motif untuk memperkaya diri, motif untuk mengembalikan modal politik, motif untuk memupuk modal politik kontestasi ke depan tidak bisa dinafikan begitu saja,” ucapnya menganalisis.

Baca Juga: Peneliti Pukat UGM Sebut Dugaan Pemerasan Bupati Pati Dilakukan Berjamaah dan Sangat Rapi

Zaenur juga berpendapat dugaan korupsi Bupati Pati sangat jahat karena memeras para calon kepala desa hingga ratusan juta rupiah.

“Dengan jumlah uang yang sangat besar itu, untuk apa, pertanyaannya kan. Tentu yang pertama saya lihat ya motif paling kuat adalah motif ekonomi. Memperkaya diri, mengembalikan modal politik, memupuk modal politik ke depan, juga memperkuat kekuasaannya di daerah sampai di level desa.”

Ia kemudian menyinggung adanya gerakan perlawanan rakyat Pati pada 2025 lalu. Ia menduga dengan adanya gerakan tersebut, sang bupati juga berupaya memperkuat diri dengan mengorganisasi pendukungnya.

“Kemarin kita dengar ya, ada perlawanan rakyat Pati sejak tahun 2025. Tentu dengan perlawanan yang kuat seperti itu, bupati ingin memperkuat diri juga dengan mengorganisir para pendukungnya,” tegasnya.

“Mengorganisir pendukungnya itu juga membutuhkan logistik. Yang paling bahaya, kalau perkara ini tidak terungkap oleh KPK, bisa dibayangkan satu calon perangkat desa setor Rp125 sampai Rp225 juta,” tambahnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV