GenPI.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan operasi bersih-bersih besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Purbaya menegaskan akan merotasi pegawai pajak dalam skala besar dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Hal ini menyusul kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DJP Kemenkeu terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.
Rotasi dalam skala besar terhadap pegawai DJP juga sebagai langkah pembenahan instansi.
“Saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kami akan lakukan dalam satu-dua bulan ini yang lebih ramai lagi, lebih besar lagi,” ujar Purbaya, dikutip Jumat (23/1).
Sebagai langkah awal, Purbaya melantik 4 pejabat baru DJP wilayah Jakarta Utara.
Pelantikan ini hanya berselang beberapa hari setelah penetapan 5 tersangka OTT pajak di KPP Madya Jakarta Utara (Jakut).
Menurut Purbaya, rotasi ini bukan hanya respons atas dugaan penyelewengan pajak, tetapi juga karena kinerja sebagian pegawai pajak dinilai belum optimal.
Menkeu menekankan bahwa pembenahan DJP bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, yang dinilai krusial bagi keberlanjutan penerimaan negara.
“Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik. Ini bukan soal citra saya atau Anda, tetapi citra pajak dan keuangan negara. Yang paling penting, itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin sulit sekali meningkatkan,” tegas dia.
Purbaya menegaskan kepercayaan publik adalah kunci untuk menjaga penerimaan negara tetap stabil.
“Penerimaan negara hanya bisa terjaga jika kepercayaan masyarakat juga terjaga,” beber dia.
Langkah keras ini juga dipicu oleh tekanan berat pada penerimaan pajak.
Data Kemenkeu menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.
Artinya, terdapat shortfall atau kekurangan penerimaan sekitar Rp271,7 triliun. Ini adalah angka besar yang menjadi alarm bagi stabilitas fiskal nasional.(ant)
Jangan lewatkan video populer ini:
