- Mensesneg Prasetyo menyatakan pemerintah memperbolehkan 28 perusahaan yang izinnya dicabut tetap beroperasi sementara waktu.
- Keputusan ini diambil atas arahan Presiden Prabowo agar penegakan hukum tidak mengganggu stabilitas perekonomian dan lapangan kerja.
- Sebelum pencabutan, tim khusus Presiden telah mengevaluasi dampak ekonomi, termasuk rencana pengalihan pekerjaan masyarakat terdampak.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak menyoalkan perusahaan yang masih beroperasi, kendati perusahaan tersebut termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut.
"Dari proses pencabutan yang kemarin tentunya secara teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada yang masih beroperasi itu tidak menjadi soal," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Apa alasannya? Pras menegaskan hal itu merupakan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga telah memperhatikan kondisi tersebut. Kepala negara tidak ingin pencabutan izin justru mengganggu perekonomian dan lapangan kerja.
"Karena juga perlu kami berikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," kata Pras.
Pras menjelaskan, sebelum mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan, Presiden Prabowo lebih dulu menyiapkan tim yang dipimpin Danantara. Tim tersebut bertugas mengevaluasi dan menyiapkan proses-proses ekonomi di 28 perusahaan terkait.
"Kalau memang itu sesuatu yang harus diteruskan itu tidak berhenti karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan."
"Contoh yang bergerak di bidang HPH, itu kita menghendaki untuk mengurangi kita menebang pohon-pohon yang kita miliki. Nah ini mau tidak mau kita harus memperhatikan warga masyarakat yang selama ini menggantungkan apa pekerjaannya di perusahaan-perusahaan tersebut untuk dialihkan ke pekerjaan lain," tutur Pras.
