BKHIT Maluku Tolak 200 Kilogram Daging Rusa Ilegal Asal Kaimana karena Tidak Miliki Dokumen Karantina

Pantau - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku menolak pengiriman 200 kilogram daging rusa asal Kaimana, Papua, karena tidak dilengkapi dokumen karantina yang diwajibkan.

Penolakan dilakukan oleh Satuan Pelayanan (Satpel) Karantina Tual saat daging rusa tersebut diangkut menggunakan Kapal Motor Labobar.

Kepala BKHIT Maluku, Willy Indra Yunan, menyatakan bahwa petugas menemukan daging tersebut tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) dari otoritas berwenang di daerah asal.

"Setiap media pembawa hewan atau produk hewan yang dilalulintaskan antarwilayah wajib disertai dokumen karantina. Daging rusa ini tidak dilengkapi persyaratan tersebut, sehingga secara hukum dinyatakan ilegal dan harus ditolak", ungkapnya.

Penindakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran media pembawa wajib melalui tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit hewan karantina.

Selain pelanggaran administratif, pengiriman daging rusa tanpa prosedur karantina juga dinilai berbahaya dari sisi kesehatan.

Daging yang tidak melalui pemeriksaan berpotensi membawa penyakit zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Willy menegaskan bahwa penyakit tersebut juga bisa mengancam populasi satwa dan ternak lokal di wilayah Maluku.

"Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan hayati dan melindungi sumber daya hayati Maluku dari risiko penyakit hewan karantina", ia mengungkapkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, BKHIT Maluku memerintahkan agar seluruh daging rusa ilegal tersebut dikembalikan ke daerah asal.

Pengembalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Willy juga mengimbau masyarakat serta pelaku usaha agar memahami dan mematuhi seluruh prosedur karantina sebelum melakukan pengiriman hewan maupun produk hewan antarwilayah.

"Kepatuhan terhadap aturan karantina bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya hayati", jelasnya.

Ia menambahkan, "Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami aturan perundang-undangan terkait hal ini".