FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons isu reshuffle kabinet yang tertuju kepadanya.
Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan bahwa, sebagai pembantu presiden, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
“Yang namanya pembantu presiden, (maka) mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Bahlil usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, (22/1/2026).
Presiden Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet dalam kurun satu tahun kepemimpinannya dengan total 17 pejabat yang sudah diganti.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Soemantri Brojonegoro yang digantikan oleh Brian Yuliarto.
Kedua dilakukan pada 8 September 2025, termasuk pergantian Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Sementara pada reshuffle jilid tiga, Presiden Prabowo melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga di Istana Negara pada 19 Juli 2025.
Kabar reshuffle kembali berembus setelah Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 6 Januari 2026.
Prabowo juga pernah mengancam akan merombak kabinet jika menterinya berbuat nakal.
“Kalau ada satu-dua nakal saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali apa boleh buat reshuffle harus diganti,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dalam kegiatan pengukuhan mahasiswa baru serta wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Bandung, Bandung pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi. “Belum ada,” kata Prasetyo Hadi. (Self/Fajar)
