REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wacana agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi berada di bawah Presiden kembali mengemuka dalam ruang publik.
Gagasan tersebut kerap dikaitkan dengan agenda reformasi kepolisian dan disebut-sebut sebagai jalan untuk memperkuat independensi institusi penegak hukum.
Baca Juga
Membaca Apa yang Terjadi di Iran dengan Akal Jernih, Bukan Nafsu dan Kebencian
Trump Batal Serang Iran Besar-Besaran, Terungkap Ini 4 Penyebab Utamanya
'Saatnya Bergerak Menyelamatkan Dunia dari Kegilaan Trump Sebelum Terlambat'
Namun Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menilai, pandangan tersebut perlu diluruskan agar tidak menyesatkan pemahaman publik. Menurut HAMI, reformasi Polri tidak pernah memandatkan perubahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menegaskan bahwa dalam sejarah Reformasi 1998, agenda utama yang diperjuangkan adalah pemisahan Polri dari TNI, penguatan supremasi hukum, serta penegakan prinsip kontrol sipil atas aparat keamanan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Perlu ditegaskan secara jujur dan objektif, tidak ada satu dokumen atau kesepakatan reformasi yang secara eksplisit memerintahkan Polri keluar dari bawah Presiden. Itu bukan mandat reformasi,” ujar Asip dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, gagasan reposisi Polri lebih tepat dipahami sebagai diskursus reformasi yang berkembang belakangan, terutama di kalangan akademisi dan kelompok masyarakat sipil.
Diskursus tersebut sah dalam demokrasi, namun tidak bisa dipaksakan sebagai kebenaran historis maupun amanat politik reformasi.
“Diskursus berbeda dengan mandat. Reformasi tidak boleh ditafsirkan secara serampangan hanya untuk membenarkan satu pilihan politik atau desain kelembagaan tertentu,” tegasnya.
Menurut HAMI, dalam sistem pemerintahan presidensial, penempatan Polri di bawah Presiden justru merupakan bentuk kontrol sipil yang jelas dan konstitusional.
Sejumlah anggota Polisi melakukan defile saat upacara HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). HUT ke-79 Bhayangkara tersebut mengangkat tema Polri untuk Masyarakat. Tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan sepenuh hati. - (Republika/Prayogi)
