Tokyo, VIVA – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi membubarkan majelis rendah parlemen pada hari Jumat, 24 Januari 2026, membuka jalan bagi pemilihan umum sela pada tanggal 8 Februari, guna mendapatkan mandat publik bagi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya.
Langkah ini merupakan upaya untuk memanfaatkan popularitasnya guna membantu partai yang berkuasa mendapatkan kembali dukungan setelah mengalami kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi akan menunda persetujuan parlemen untuk anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang sedang kesulitan dan mengatasi kenaikan harga yang melonjak.
Terpilih pada bulan Oktober sebagai pemimpin perempuan pertama yang menjabat PM Jepang, Takaichi baru menjabat selama tiga bulan, tetapi ia telah memperoleh dukungan yang kuat sekitar 70%.
Kabinet Takaichi pada Jumat pagi menyetujui pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 kursi tersebut, menyusul pembentukan koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.
Pembubaran ini merupakan yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun. Masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru akan berakhir pada 2028.
Takaichi menyatakan keputusan itu diambil karena pemerintahannya, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, belum memperoleh mandat langsung dari publik, termasuk bagi koalisi baru yang dibentuk pada bulan yang sama.
Pembubaran majelis rendah secara otomatis memulai masa kampanye singkat. Pemerintah dan oposisi diperkirakan akan menyoroti isu penghapusan atau penangguhan pajak konsumsi atas bahan pangan untuk meringankan beban rumah tangga akibat inflasi.
Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.
Isu pendanaan negara diperkirakan menjadi perdebatan utama, seiring usulan penghapusan penuh pajak konsumsi atas makanan oleh oposisi dan wacana penangguhan oleh kubu pemerintah, di tengah tekanan inflasi yang berkelanjutan.
Selain itu, isu politik dan pendanaan partai, menyusul skandal dana gelap yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta persoalan terkait warga asing dan pariwisata, juga diperkirakan menjadi bagian dari kampanye.
