JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto menilai bahwa pemerintah biasanya akan diam, marah atau mengirim buzzer jika sedang dikritik rakyatnya.
Padahal, ia menuturkan, public relation pemerintah dapat belajar bagaimana menghadapi situasi krisis melalui metodologi, bukan dengan kebencian.
"Biasanya kalau pemerintah dikritik kan kita tahulah polanya diam, berharap orang lupa, marah, menyalahkan yang kritik, kirim buzzer atau klarifikasi panjang yang enggak jawab apa-apa juga," kata Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, Jumat (23/1/2026).
Menurut Noe, kritik itu bukan suatu ancaman meski terkadang penyampaiannya kasar. Lewat kritik, kata dia, masyarakat berharap agar suaranya dapat didengarkan.
Baca juga: Noe Letto: Sekarang yang Dipecah Belah adalah Rakyat dan Pejabat
"Kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Mereka perlu didengar walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar. Perlu dibersihin, didestilasi," tuturnya.
Noe menuturkan, pemerintah juga harus paham bahwa tidak semua masyarakat punya cara untuk menyampaikan dengan logis dengan baik.
"Tapi yang keluar pertama adalah emosionalnya. Dan ini terjadi dengan saya dan urusan Tenaga Ahli," ucapnya.
Karena itu, ia menyebut perlu adanya kerangka kerja atau framework yang jelas dalam merespons kritik publik.
Penanganan kritik, kata Noe, idealnya dilakukan dengan mengakui adanya masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta disertai komitmen yang dapat dipantau publik.
Baca juga: Noe Letto Nilai Posisi Tenaga Ahli Lebih Ideal Dibanding Masuk Pemerintah Jalur Parpol
"Bayangkan ini menjadi standar dari semua pejabat kita. Dia bisa dengan dingin melihat masalah, bisa meng-acknowledge, mengakui bahwa masalah itu ada, tidak lari dari masalah, bisa merespon dengan jujur, apa adanya, transparan, dan punya komitmen yang bisa dilihat bersama," ucapnya.
Sebelumnya, Noe telah menjawab salah satu alasan menerima posisi Tenaga Ahli di DPN RI sebagai bentuk eksperimen untuk membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat.
Ia mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai TA apabila gagasan dan rekomendasinya tidak mendapat ruang untuk diterapkan.
Meski demikian, Noe menegaskan tidak akan bertahan jika perannya hanya bersifat simbolis.
"Kalau tidak didengarkan yo piye (ya gimana). Tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepake juga, ya tinggal keluar, tinggal resign," katanya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
