FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Thomas Djiwandono, salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) 2025-2030 bersama dua calon lainnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Jumat (23/1/2026). Adapun dua sosok lainnya, yaitu Solikin M. Juhro (Asisten Gubernur BI) dan Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI).
Ketiga kandidat diajukan Presiden Prabowo untuk menggantikan Juda Agung yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Guberbur BI, dan dikabarkan akan menempati posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas.
Masuknya nama Thomas yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto menuai pro kontra. Publik menilai dengan diusulkannya Thomas merupakan langkah yang sangat riskan, apalagi saat rupiah dalam kondisi tertekan.
Ketika kepercayaan terhadap rupiah sedang lemah, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia akan menambah tekanan pada rupiah.
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons ramainya perdebatan tersebut. Politisi PAN asal Sulawesi Selatan ini meyakini kedekatan kekerabatan dengan Presiden Prabowo dan kepartaian sebelumnya, tidak akan memengaruhi intervensi pemerintah terhadap Bank Indonesia.
“Dengan beliau (Thomas Djiwandono) mengundurkan diri dari Partai Gerindra maka putuslah hubungan kepartaian dengan Gerindra, maka Beliau akan independen sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan,” kata Yuliani Paris melalui keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya di era serba digital dan terbuka ini, masyarakat bisa turut mengawasi
“Di zaman sosial media seperti ini publik tentu ikut mengawasi independensi Bank Indonesia,” ujarnya.
Diketahui, Komisi XI DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sebagai bagian dari proses pengisian jabatan strategis bank sentral untuk periode lima tahun ke depan. Calon pertama yang menjalani uji kelayakan adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro.
Uji kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan berlangsung di ruang Komisi XI DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Misbakhun menyatakan rapat telah memenuhi ketentuan tata tertib DPR karena dihadiri 20 anggota dari delapan fraksi. (Pram/fajar)
