Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Keterangan Dito Ariotedjo Perkuat Bukti Penyidik

Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo usai pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026). KPK mengungkapkan keterangan Dito terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dibutuhkan penyidik untuk memperkuat bukti-bukti. (Sumber: ANTARA/Muhammad Rizki)

JAKARTA, KOMPAS.TV - KPK mengungkapkan keterangan eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, dibutuhkan penyidik untuk memperkuat bukti-bukti.

Sebab, Dito turut mendampingi rombongan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam lawatan ke Arab Saudi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS) pada 2023 lalu. Diketahui, tambahan kuota haji didapat Indonesia usai pertemuan bilateral tersebut.

"Karena memang Pak Dito pada saat itu berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

"Sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK beraitan dengan diskresi yang dilakukan Kementerian Agama."

Baca Juga: Periksa Eks Menpora Dito Ariotedjo, KPK Dalami soal Asal-Usul Pemberian Kuota Haji Tambahan

Budi menjelaskan, sejatinya 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia dimaksudkan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler, di mana antrean itu bisa sampai 30-40 tahun

Lewat pemeriksaan kepada Dito, penyidik menggali terkait asal usul tambahan kuota haji itu didapat Indonesia.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," ujar dia seperti dilaporkan Jurnalis KompasTV, Bongga Wangga.

Ia menambahkan, tak hanya Dito, penyidik nantinya masih akan meminta keterangan sejumlah pihak untuk membuat terang perkara tersebut.

"Penyidik masih akan terus memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak lain, termasuk untuk menjelaskan bagaimana soal proses diskresi, distribusi kuota, jual beli kuota, hingga soal aliran uang dari para biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama," kata Budi.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV