Tepat pada 04 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. OTT ini terkait dugaan pemberian ‘jatah preman’ bagi sang Gubernur Riau terkait penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Provinsi Riau. Dari OTT ini, ada satu hal yang harus dicermati: jiwa-jiwa premanisme yang belum hilang dari negara ini.
Premanisme di Kalangan Para PejabatPremanisme sendiri merupakan konsep pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang menjadi preman. Salah satunya, preman selalu beranggapan ia bagian dari kelompok yang unggul dibandingkan kelompok yang lain.
Keunggulan bisa didasari dari kekuasaan. Orang yang berkuasa, seperti pejabat, bisa menggunakan kekuasaan dari jabatannya untuk memperlihatkan kekuatannya. Dengan kuasa dan kekuatan, seorang pejabat bisa memaksa orang lain mengikuti keinginan pribadi atau keinginan kelompoknya.
Seperti contohnya pada kasus OTT Gubernur Riau yang sudah disinggung sebelumnya. Sang Gubernur menggunakan gelar jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Riau untuk menarik uang dalam bentuk ‘jatah preman’.
Akibat tindak premanisme ini, ada orang-orang yang mengalami kesusahan. Contohnya, Kepala UPT Dinas PUPR Pemprov Riau harus meminjam uang bank untuk memenuhi ‘jatah preman’.
Hal ini jelas melanggar asas meritokrasi dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seharusnya, orang-orang yang mendapat jabatan tinggi adalah ASN dengan prestasi mumpuni; ASN yang mampu dan cakap, sehingga ia layak mengemban posisi jabatan tinggi. Jika pengisian jabatan berdasarkan kepada setoran ‘jatah preman’, ASN yang berkompetensi dengan baik akan kehilangan kesempatan untuk menaiki jenjang karier.
Ujung-ujungnya, ‘jatah preman’ akan menghambat pembangunan dan kemajuan negara karena orang-orang yang mengisi posisi jabatan hanya berdasarkan kepada jumlah setoran, bukan berdasarkan kepada capaian prestasi dan kompetensi.
Bukan Hanya di Kalangan PemerintahYang mengkhawatirkan adalah jiwa-jiwa premanisme ini juga muncul pada sekolah-sekolah di Indonesia. Namun, jiwa-jiwa premanisme ini muncul dalam bentuk bullying atau perundungan. Sama seperti penjelasan di atas, perundungan terjadi karena ada siswa yang merasa lebih unggul dibandingkan siswa yang lain.
Keunggulan ini bisa dinilai dari keadaan ekonomi orang tua siswa, atau bisa dinilai dari ukuran fisik siswa yang lebih baik dibandingkan siswa lain, seperti fisik yang lebih tinggi atau yang lebih cantik.
Dengan keunggulan ini, siswa merasa ia berada di posisi ‘lebih atas’. Ia pun merasa punya kuasa untuk menekan siswa yang ‘lebih bawah’. Ketika keadaan ini terjadi, pintu perundungan akan terbuka lebar.
Jika kita menilik apa yang terjadi pada November 2025, ada dua berita menyedihkan yang berhubungan dengan perundungan.
Seorang siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan meninggal dunia pada Minggu 16 November 2025. Siswa itu diduga korban perundungan di sekolahnya, sehingga ia mengalami luka fisik parah dan ia harus melewati perawatan selama satu minggu di rumah sakit sebelum ia meninggal.
Lalu, ada pula kasus yang menggemparkan Indonesia. Pada Jumat 07 November 2025, seorang siswa SMA Negeri 72 Jakarta melakukan aksi teror peledakan bom saat ibadah salat Jumat berlangsung. Setelah dilakukan penelusuran, siswa yang melakukan teror merupakan korban perundungan.
Kondisi di atas memperlihatkan bahwa efek perundungan sudah sangat ekstrem. Korban perundungan sudah ada yang meninggal dunia, bahkan ada korban yang nekat melakukan tindakan ekstrem seperti peledakan bom. Berdasarkan kondisi ini, bisa dikatakan bahwa perundungan adalah hal darurat di sekolah-sekolah Indonesia yang harus ditangani dengan cepat.
Berpegang Teguh kepada PancasilaSebelum Indonesia merdeka, pendiri bangsa ini sudah menguras pikiran dan tenaga mereka untuk menciptakan rumusan nilai-nilai terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai terbaik itu adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Pancasila bisa digunakan untuk menjawab permasalahan bangsa, sehingga Pancasila harus digunakan untuk menghilangkan jiwa-jiwa premanisme di kalangan pejabat dan siswa-siswi di Indonesia.
Bagi para pejabat, mereka harus mengamalkan sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pada butir pengalaman sila kelima, jelas dikatakan, ”Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain”.
Jika para pejabat menjalankan butir pengalaman ini, mereka akan ingat dua hal. Pertama, mereka telah disumpah untuk bekerja sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sehingga rakyat mencapai kemakmuran. Kedua, mereka akan melupakan jiwa-jiwa premanisme dari dalam diri mereka karena jabatan yang mereka miliki harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan pribadi dan kelompoknya saja.
Sedangkan bagi siswa-siswi di Indonesia, mereka harus mengamalkan sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Lewat butir-butir pengamalannya, sila kedua ini bisa menjadi dasar dalam pendidikan anti-perundungan. Contohnya, butir pengamalan “Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia” dan butir pengalaman “Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.”
Dengan butir-butir pengalaman di atas, para siswa bisa menghapus jiwa-jiwa premanismenya karena mereka sadar jika mereka harus menghargai dan mencintai sesama temannya, sehingga mereka tidak merasa lebih unggul di antara yang lain.
