Pantau - Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Banten, guna menilai langsung potensi dan kebutuhan dalam mendukung kemandirian kampung wisata.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan desa wisata serta menilai kebutuhan riil di lapangan agar Kampung Wisata Kranggan bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri.
Anggota Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa setiap kampung wisata memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda, dan Kranggan masih memerlukan banyak dukungan.
"Setiap desa dan kampung wisata itu kegiatannya berbeda-beda. Ada yang sudah mandiri, ada juga yang masih berkembang, dan yang di sini kelihatannya memang masih membutuhkan dukungan," ungkapnya.
Dukungan dan Apresiasi terhadap Masyarakat Kampung WisataKehadiran Komisi VII menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dan memastikan program-program tepat sasaran.
"Kami datang ke sini untuk melihat sebetulnya mereka yang bekerja di sini itu seperti apa, apa saja kegiatannya, dan apa yang masih dibutuhkan agar tempat ini bisa berkembang lebih baik," ujar Saleh.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Wisata Kranggan yang aktif menjaga kelestarian Sungai Cisadane.
Kegiatan pembersihan sampah di sungai tersebut dilakukan secara rutin oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
"Mereka ikut serta membersihkan sampah-sampah karena memang tingkat polusi sampah di Sungai Cisadane ini besar sekali," katanya.
Isu Relokasi dan Harapan Pascarencana PengembanganDalam dialog bersama pengelola kampung wisata, turut dibahas rencana relokasi Kampung Wisata Kranggan ke arah hulu Sungai Cisadane.
Terkait hal itu, Saleh menegaskan bahwa relokasi tidak boleh menghilangkan eksistensi kampung wisata yang sudah menjadi modal sosial dan ekonomi masyarakat.
"Jangan sampai sudah dipindahkan, tapi malah tempat wisatanya hilang. Padahal ini sudah menjadi modal besar bagi masyarakat untuk membangun kampung wisata," tegasnya.
Komisi VII juga mendorong agar Kementerian Pariwisata terlibat langsung dalam merancang program pembangunan pascarelokasi agar keberlanjutan kampung wisata tetap terjaga.
Menurut Komisi VII, pengembangan kampung wisata ke depan harus tetap menjaga kreativitas dan inovasi dari masyarakat setempat sebagai kekuatan utama.
