Pantau - Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) menyatakan optimisme bahwa pembangunan gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2026.
Proyek Strategis IKN dan Investasi Dorong Pertumbuhan EkonomiKepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 5 persen.
Pertumbuhan ini dipicu oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan peran strategis IKN sebagai ibu kota politik dan pusat inovasi digital nasional.
Selain pembangunan proyek strategis di IKN, pertumbuhan ekonomi Kaltim juga akan didukung oleh industri pengolahan dan masuknya investasi baru di berbagai sektor.
Pada pembangunan tahap II IKN, tercatat dukungan dari investasi swasta murni sebesar Rp66,5 triliun dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp158,73 triliun.
Industri Pengolahan Jadi Penopang, Tantangan Eksternal DiwaspadaiBI Kaltim memproyeksikan bahwa sektor industri pengolahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun depan.
Penambahan kapasitas refinery migas sebesar 50 ribu barel per hari direncanakan mulai beroperasi pada triwulan III 2026.
Eksplorasi gas yang dimulai akhir 2025 juga diperkirakan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan produksi industri turunan pada 2026.
Tren positif industri diperkirakan berlanjut melalui optimalisasi kilang migas dan bertambahnya fasilitas pengolahan, termasuk smelter baru yang menargetkan pasar ekspor.
Selain itu, penguatan ekonomi juga ditopang oleh investasi swasta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sektor pertanian dengan target optimalisasi lahan hingga 3.000 hektare, serta program CSR dan ketahanan pangan daerah.
Meski demikian, BI Kaltim tetap mewaspadai tantangan eksternal, termasuk penurunan permintaan batu bara global, khususnya dari Tiongkok yang diprediksi turun 1,49 persen secara tahunan akibat percepatan transisi energi terbarukan.
Ekonomi global yang melambat dan penyesuaian anggaran pembangunan turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Sebagai langkah adaptif, diharapkan muncul model baru pengembangan ekonomi daerah seperti penguatan hilirisasi, pengembangan pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif.
