Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari menegaskan political will Presiden Prabowo Subianto pada sektor pertanian perlu ditopang dengan regulasi yang kuat dan penguatan anggaran riset dan inovasi.
Endang menilai saat ini dukungan pendanaan terhadap inovasi teknologi pertanian masih cukup lemah meski berbagai hasil riset telah dihasilkan oleh lembaga penelitian. Namun, menurutnya, banyak temuan tersebut belum bisa disebarluaskan secara optimal kepada petani dan masyarakat karena keterbatasan anggaran.
Lebih lanjut, Endang juga menyinggung pentingnya percepatan pengesahan Undang-Undang Sumber Daya Genetik (SDG) untuk melindungi kekayaan genetik nasional. Ia menilai keberagaman zona agroekologi di Indonesia membutuhkan payung hukum yang jelas agar pengembangan varietas unggul sesuai dengan potensi lokal.
"Bibit unggul belum tentu berhasil jika tidak sesuai dengan zona agroekologinya. Karena itu, potensi lokal harus dilindungi secara regulatif," ujar Endang dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2026).
Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Hortikultura di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2026).
Pada kesempatan tersebut, Endang juga membandingkan kondisi penelitian dan pengembangan pertanian sekarang dan masa lalu. Adapun saat itu,
penelitian dan pengembangan pertanian masih menjadi prioritas, didukung pendanaan memadai, serta insentif bagi peneliti. Sementara saat ini banyak hasil riset justru berhenti di tingkat peneliti dan tidak sampai ke lapangan.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengingatkan tren penurunan anggaran riset di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan riset seharusnya diperkuat sebagai fondasi utama menuju swasembada pangan, bahkan idealnya bisa mencapai 20 persen dari total anggaran kementerian.
Meski demikian, Endang mengakui political will Presiden Prabowo di sektor pertanian sudah terlihat kuat. Namun ia menekankan perlunya langkah strategis yang berkelanjutan agar kebijakan riset pertanian tidak berubah setiap kali terjadi pergantian menteri.
"BRMP sebagai penerus badan litbang harus benar-benar menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian nasional," pungkasnya.
(prf/ega)
