Davos, Prabowo, dan Politik Keberanian di Dunia yang Tak Pasti

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 tidak dapat dibaca sebagai agenda rutin diplomasi ekonomi. Di tengah dunia yang kian terfragmentasi—ditandai perang yang berlarut, rivalitas geopolitik, perlambatan ekonomi, dan rapuhnya kepercayaan antarnegara—kehadiran kepala negara Indonesia justru memuat pesan simbolik yang kuat. Indonesia memilih hadir, terlibat, dan berbicara. Dalam komunikasi politik internasional, kehadiran adalah pernyataan sikap: bahwa Indonesia tidak menarik diri dari percakapan global tentang masa depan ekonomi dan perdamaian dunia.

Pidato Presiden Prabowo di Davos memperlihatkan upaya sistematis membangun narasi kredibilitas. Ia membuka dengan konteks ketidakpastian global dan menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran.

Pernyataan ini bukan sekadar idealisme normatif, melainkan strategi reputasional. Seperti diingatkan Brian McNair dalam kajian komunikasi politik, pesan pemimpin di forum global selalu bekerja pada dua level: kebijakan substantif dan pembentukan persepsi internasional. Stabilitas, disiplin fiskal, dan konsistensi kebijakan menjadi bahasa yang dipahami investor dan komunitas global.

Prabowo menegaskan capaian ekonomi Indonesia—pertumbuhan stabil di atas 5 persen, inflasi rendah, defisit terjaga—sebagai hasil dari pilihan politik yang konsisten. Penekanan pada kredibilitas pembayaran utang dan kesinambungan antarpemerintahan menampilkan Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya. Dalam perspektif George Ritzer tentang globalisasi, negara yang mampu mengelola rasionalitas ekonomi tanpa kehilangan stabilitas sosial akan lebih mudah masuk dalam jejaring global yang saling bergantung.

Penguatan Citra tentang Konsep Prabowonomics

Pidato Prabowo juga sarat dengan apa yang bisa disebut sebagai artikulasi awal Prabowonomics. Delapan pilar yang menekankan persatuan nasional, stabilitas politik, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, hingga kemandirian dalam interdependensi global tampil bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kerangka kebijakan. Pidato Prabowo juga bergerak leluasa ke arah yang lebih strategis dengan memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund.

Di sinilah Prabowonomics mulai terbaca secara lebih konkret. Pilar stabilitas politik, tata kelola, pertumbuhan berkelanjutan, dan penguatan kemandirian dalam interdependensi global diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan. Danantara diposisikan sebagai sarana co-investment, dengan penekanan kuat pada tata kelola, rasionalisasi BUMN, dan keterbukaan terhadap talenta global.

Ini adalah pesan bahwa negara tidak anti-pasar, tetapi ingin mengelola pasar secara berdaulat. Brian McNair menyebut hal ini sebagai strategic political communication: pesan disusun untuk audiens global dengan bahasa kepercayaan, tata kelola, dan akuntabilitas.

Namun pidato Prabowo tidak berhenti pada ekonomi makro. Ia mengaitkan kebijakan sosial—makan bergizi gratis, layanan kesehatan preventif, digitalisasi sekolah—sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, pendekatan ini penting karena menautkan legitimasi ekonomi dengan legitimasi moral. Seperti dikatakan Jay Blumler, komunikasi politik yang efektif bukan hanya soal persuasi elite, tetapi kemampuan menjelaskan mengapa kebijakan publik relevan bagi kehidupan sehari-hari warga.

Board of Peace, Kontroversial Namun Strategis

Namun perhatian publik internasional dan domestik tidak hanya tertuju pada pidato ekonomi tersebut. Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) memicu perdebatan serius. Sejumlah pengamat menilai badan ini problematik sejak desain awalnya: kepemimpinan yang sangat personalistik, dominasi figur Donald Trump dengan hak veto tunggal, serta peran kuat aktor non-negara seperti Jared Kushner. Kritik bahkan berkembang menjadi satire internasional yang menyebutnya sebagai “Bored of Peace”.

Istilah “Bored of Peace” yang beredar di ruang publik internasional mencerminkan skeptisisme bahwa proyek ini lebih sarat kepentingan politik-ekonomi elite dibanding suara korban konflik. Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Skema rekonstruksi Gaza yang dikaitkan dengan BOP dinilai berpotensi mengabaikan suara warga Palestina, lebih menonjolkan pendekatan ekonomi dan keamanan ketimbang keadilan politik.

Dalam perspektif etika komunikasi global, kekhawatiran ini penting dicatat agar wacana perdamaian tidak berubah menjadi proyek elitis. Amitav Acharya mengingatkan bahwa negara-negara Global South harus waspada agar keikutsertaan mereka dalam forum global tidak sekadar menjadi legitimasi simbolik bagi agenda kekuatan besar.

Namun di titik inilah pilihan Presiden Prabowo perlu dibaca secara lebih kontekstual. Bergabung tidak selalu berarti menyetujui seluruh desain. Dalam politik internasional kontemporer, berjuang dari dalam sering kali membuka ruang pengaruh yang lebih besar dibandingkan sikap menjauh. Logika ini sejalan dengan pilar Prabowonomics tentang penguatan kemandirian melalui interdependensi global. Indonesia tidak memusuhi siapa pun, tetapi juga tidak menyerahkan sikapnya. Dalam isu Palestina, kehadiran Indonesia justru dapat menjadi saluran untuk terus menyuarakan keadilan dari dalam jejaring internasional, bukan dari pinggir arena.

Kepemimpinan Demokratis Menuntut Keberanian

Pilihan ini tentu tidak murah dan tidak mudah. Ada risiko reputasi, risiko finansial, dan risiko disalahpahami publik domestik. Tetapi politik luar negeri bukanlah seni menghindari risiko, melainkan seni mengelolanya. Seperti ditegaskan Blumler, kepemimpinan demokratis menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral.

Pidato Prabowo di Davos juga menegaskan komitmen pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat iklim investasi. Narasi tentang penyitaan jutaan hektare lahan ilegal dan penutupan tambang ilegal disampaikan secara lugas. Ini bukan sekadar pesan ke dalam negeri, tetapi sinyal ke luar bahwa negara hadir dan berdaulat atas hukumnya. Dalam bahasa komunikasi politik, ini adalah upaya membangun trust narrative—sesuatu yang sangat menentukan persepsi global.

Dari sudut pandang komunikasi kenegaraan, pidato Prabowo di Davos menandai pergeseran gaya: lebih lugas, berbasis data, tetapi juga sarat narasi nilai. Ia tak menjanjikan utopia, melainkan menawarkan proses. Ia tidak mengklaim kesempurnaan, tetapi menegaskan arah. Ini yang membuat pidato tersebut mendapat perhatian luas dan, bagi sebagian pengamat, menjadi salah satu penampilan paling kuat Presiden Indonesia di Davos.

Pada akhirnya, pilihan Presiden Prabowo untuk hadir di Davos dan terlibat dalam Board of Peace adalah pilihan yang menuntut keberanian. Ia diambil bukan dalam situasi ideal, melainkan di tengah dunia yang retak dan penuh kecurigaan. Namun kepemimpinan kenegaraan justru diuji pada keberanian mengambil sikap di wilayah abu-abu, bukan pada keputusan yang sepenuhnya nyaman. Indonesia, melalui langkah ini, menyatakan kesediaannya untuk tetap terlibat, bersuara, dan menghadapi tantangan global dengan kepala tegak—sebuah sikap yang pantas dicatat dalam perjalanan diplomasi Indonesia kontemporer.