DPR Apresiasi Satgas PKH Bentukan Prabowo Tertibkan Kawasan Hutan

JAKARTA - Laporan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi layak mendapat perhatian luas. Pasalnya, laporan ini menyebut negara mulai menata kembali kawasan hutan yang selama bertahun-tahun melanggar tata kelola.

Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti mengatakan, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Satgas PKH berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal dan pelanggaran perizinan.

‘’Capaian ini bukan pekerjaan sederhana. Ia menuntut keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta kerja lintas lembaga yang selama ini sering tersendat. Karena itu, apresiasi patut diberikan,’’ ujar Azis, Sabtu (24/1/2026).

Langkah penertiban ini menjadi semakin relevan jika diletakkan dalam konteks bencana yang berulang di berbagai daerah. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain memperlihatkan pola yang sama.

‘’Hutan di hulu rusak banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir. Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat,’’kata Azis.

Apresiasi juga layak diberikan karena penertiban menyentuh kawasan-kawasan krusial yang lama menjadi sorotan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo.

‘’Kehadiran negara di wilayah seperti ini mengirim pesan penting: hukum dan kepentingan lingkungan tidak seharusnya selalu kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek,’’ujarnya.

Menurutnya, data yang disampaikan pemerintah memperlihatkan besarnya persoalan yang dihadapi. Jutaan hektare sawit terbangun di dalam kawasan hutan, termasuk di kawasan lindung dan konservasi.

‘’Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama longgar dan permisif,’’ucapnya.

Karena itu, kata dia, tantangan berikutnya jauh lebih penting, yaitu memastikan bahwa penertiban ini benar-benar berdampak di lapangan. Data, peta, dan capaian statistik harus diterjemahkan menjadi pemulihan nyata.