Praktik petugas Penegak Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) memasuki rumah-rumah warga tanpa surat perintah pengadilan telah berlangsung sejak musim panas tahun 2025 lalu.
Fakta itu terungkap dari dokumen internal ICE yang dibocorkan oleh dua whistleblower dan dilaporkan NBC News, Sabtu (24/1/2026).
Kebijakan itu kini tengah menjadi sorotan tajam, terlebih setelah ada insiden di Minnesota, ketika seorang pria dipaksa keluar rumah ke tengah salju hanya mengenakan celana pendek dan sandal pada awal pekan lalu.
Dokumen internal ICE tertanggal 12 Mei 2025 menyebutkan, petugas dapat memasuki rumah dengan hanya mengandalkan administrative warrant jika terdapat perintah deportasi terhadap seseorang.
Surat perintah administratif ini ditandatangani pejabat lapangan ICE, dan memiliki standar hukum yang lebih rendah dibanding surat perintah yang ditandatangani hakim atau magistrat, yang secara umum diwajibkan untuk memasuki rumah warga.
Dua pejabat pemerintahan yang berbicara kepada NBC News mengatakan kebijakan tersebut mengikuti opini hukum Maret 2025 dari Kantor Penasihat Umum Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Namun, opini hukum DHS bukanlah hukum yang sudah final atau mengikat secara konstitusional.
Spencer Amdur Pengacara Proyek Hak Imigran dari Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) menegaskan, kebijakan itu melanggar Konstitusi AS.
“Kebijakan ini secara terang-terangan melanggar Amandemen Keempat,” kata Amdur, merujuk pada perlindungan warga dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal. Itu adalah bagian dari pola konsisten untuk mengabaikan batasan hukum yang jelas atas kewenangan mereka,” ujarnya merujuk pada pemerintahan Donald Trump.
Tricia McLaughlin Juru bicara DHS mengonfirmasi kebijakan tersebut memang sedang aktif diterapkan, meski tidak merinci di mana saja atau sudah berapa kali rumah dimasuki tanpa surat perintah pengadilan.
Kebijakan tersebut yang kini dikaitkan dengan insiden di Saint Paul, Minnesota, yang dialami ChongLy Thao (56 tahun), warga negara AS pendatang yang dikenal dengan nama Scott.
Thao mengatakan kepada Reuters, petugas ICE mendobrak pintu rumahnya dengan senjata teracung, memborgolnya, dan memaksanya keluar ke tengah salju saat dirinya hanya mengenakan celana pendek dan sandal Crocs.
“Saya berdoa. Saya berkata, Tuhan tolong saya, saya tidak melakukan kesalahan apa pun. Mengapa mereka melakukan ini kepada saya, tanpa pakaian saya?” kata Thao.
Suhu tertinggi di Saint Paul hari itu hanya sekitar 14 derajat Fahrenheit atau minus 10 derajat Celsius. Foto-foto Thao yang hampir telanjang dan hanya diselimuti kain pun tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik.
Keluarga Thao menyebut peristiwa itu sebagai tindakan yang “tidak perlu, merendahkan martabat, dan sangat traumatis.”
DHS berdalih petugas sedang mencari dua pelaku kejahatan seksual yang telah divonis bersalah dan Thao cocok dengan deskripsi target.
“Sebagaimana protokol standar penegakan hukum, semua orang di dalam rumah ditahan demi keselamatan publik dan petugas,” kata Tricia McLaughlin.
Namun, Kaohly Her Wali Kota Saint Paul membantah pembenaran tersebut. Dia menegaskan keluarga Thao sudah tinggal di rumah itu selama dua tahun dan orang yang dicari aparat sudah tidak tinggal di sana lagi.
“Saya marah atas apa yang terjadi, dan lebih marah lagi setelah mendengar alasan pembenaran mereka,” ujarnya.
Situasi itu terjadi di tengah pengerahan besar-besaran aparat federal di Minnesota. Diperkirakan sekitar 2.000 hingga 3.000 agen federal dikerahkan di wilayah Minneapolis dan sekitarnya sebagai bagian dari operasi imigrasi pemerintahan Trump.
Tim Walz Gubernur Minnesota, dalam pernyataan kerasnya pada 14 Januari lalu, menyebut kondisi ini telah melampaui batas kewajaran.
“Apa yang sedang terjadi di Minnesota saat ini sungguh melampaui nalar. Laporan berita saja tidak cukup untuk menggambarkan tingkat kekacauan, gangguan, dan trauma yang ditimpakan oleh pemerintah federal terhadap komunitas kita,” kata Walz.
Dia menegaskan kalau dua hingga tiga ribu agen bersenjata pemerintah federal telah dikerahkan ke Minnesota. Agen-agen ICE yang bersenjata, bermasker, dan kurang terlatih mendatangi rumah ke rumah warga.
“Mereka menghentikan orang-orang di jalan dan menuntut melihat identitas. Di toko kelontong, di halte bus, bahkan di sekolah-sekolah, mereka memecahkan kaca jendela, menyeret perempuan hamil di jalanan, dan menculik warga Minnesota dengan memasukkan mereka ke dalam van tanpa identitas, tanpa peringatan, dan tanpa proses hukum yang semestinya,” katanya.
Walz menegaskan, kalau hal ini sudah lama terjadi dan bukan lagi sekadar masalah penegakan hukum imigrasi. “Sebaliknya, ini adalah kampanye kebrutalan terorganisir terhadap rakyat Minnesota oleh pemerintah federal kita sendiri,” ucapnya.
Dia juga menyinggung kematian Renee Nicole Good dalam sebuah operasi aparat federal. “Minggu lalu, kampanye itu merenggut nyawa Renee Nicole Good. Kita semua telah menonton videonya. Kita semua telah melihat apa yang terjadi,” imbuhnya.
Namun, menurut Walz, alih-alih melakukan penyelidikan yang adil, pemerintahan Trump justru “menggunakan seluruh kekuatan pemerintah federal untuk mencari alasan demi menyerang korban dan keluarganya.”
Walz juga mengungkapkan, enam jaksa federal, termasuk jaksa karier senior, memilih mengundurkan diri daripada ikut terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai serangan terhadap Konstitusi Amerika Serikat.
Dia menyoroti pernyataan Trump di media sosial yang berbunyi, “Hari pembalasan dan perhitungan akan tiba.” Menurut Walz, itu adalah “ancaman langsung terhadap rakyat Minnesota.”
Menutup pernyataannya, Walz menyerukan, “Akui pendudukan ini. Sudah cukup apa yang kalian lakukan,” tegasnya.(bil/rid)
