Revitalisasi 20 Sekolah di Purworejo, Mendikdasmen: Bangun Masa Depan Anak Bangsa

Penulis: Lidya Thalia.S

TVRINews, Purworejo

Pemerintah terus memperkuat pemerataan layanan pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan secara masif di seluruh Indonesia, termasuk hingga wilayah kabupaten dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu daerah penerima program tersebut adalah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada tahun 2025, sebanyak 20 satuan pendidikan dari berbagai jenjang menerima revitalisasi, terdiri atas 3 PAUD/TK, 7 SD, 6 SMP, 2 SMA, dan 2 SMK. Program ini bertujuan memastikan seluruh peserta didik memperoleh ruang belajar yang layak, aman, dan bermutu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti secara langsung meresmikan revitalisasi tersebut di Kabupaten Purworejo, Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak kita. Pada tahun 2025, pemerintah telah melakukan revitalisasi pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dan lebih dari 98 persen pembangunannya telah selesai,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Minggu, 25 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menjadi syarat utama terciptanya pembelajaran yang efektif dan bermakna. Menurutnya, peserta didik harus belajar di ruang yang bersih, sehat, serta bebas dari kekerasan dan perundungan.

“Karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai landasan membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran. Hingga saat ini, lebih dari 288.000 satuan pendidikan telah menerima bantuan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).

Mu’ti menjelaskan, digitalisasi tidak hanya sebatas distribusi perangkat, tetapi juga disertai pelatihan guru, penyediaan laptop, materi pembelajaran, hingga dukungan bagi sekolah yang belum memiliki akses listrik dan internet.

“Digitalisasi harus menyentuh proses belajar, bukan hanya menghadirkan alat,”ucapnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi sekitar 11.700 satuan pendidikan, serta mengusulkan penambahan hingga 60.000 sekolah. Dengan demikian, total lebih dari 71.000 satuan pendidikanditargetkan menerima program digitalisasi, termasuk tambahan tiga IFP di setiap sekolah secara bertahap guna mewujudkan konsep satu kelas satu perangkat digital.

Editor: Redaktur TVRINews