Ketegangan AS-Iran Dinilai Berisiko ke Pasokan Minyak Mentah Dunia

Meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Potensi meluasnya konflik, khususnya jika melibatkan Amerika Serikat dan Iran, dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap harga energi, stabilitas fiskal, nilai tukar, hingga arus investasi internasional.

Para ekonom menilai bahwa kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam perdagangan energi dunia. Setiap gangguan yang terjadi di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan gas, yang pada akhirnya akan berdampak pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa skenario terburuk berupa serangan terhadap Iran akan membawa konsekuensi besar terhadap pasar energi global. Ia menekankan bahwa kemampuan Iran dalam memengaruhi jalur perdagangan energi dunia menjadi faktor krusial yang dapat memperparah situasi.

“Semoga seragan ke Iran tidak terjadi, kekuatan senjata Iran yang mampu menjangkau dan meluluhlantakkan Israel semoga bisa jadi deterent effect,” kata Wija kepada kumparan, Minggu (25/1).

Menurutnya, apabila konflik berkembang menjadi aksi militer terbuka oleh Amerika Serikat terhadap Iran, maka lonjakan harga minyak dan LNG hampir tidak terhindarkan. Meskipun kontribusi produksi minyak Iran relatif kecil secara global, posisi strategisnya di Selat Hormuz membuat negara tersebut memiliki pengaruh besar terhadap distribusi energi dunia.

“Jika worst case scenario yang terjadi di mana AS menyerang Iran; maka harga minyak bumi dan LNG akan melejit. Kendati produksi minyak Iran hanya mewakili 4 persen produksi dunia, tetapi ia bisa melakukan blokade atas Selat Hormuz, di mana selat tersebut dilewati sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG dunia,” ungkapnya.

Dampak tersebut dinilai akan langsung terasa bagi Indonesia. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, lonjakan harga global akan meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi. Kondisi ini berpotensi memperberat beban fiskal pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas harga energi domestik.

“Bagi Indonesia, harga energi yang melejit itu, akan membuat kebutuhan anggaran untuk subsidi meningkat tajam, mengingat 60 persen kebutuhan kita berasal dari impor. Sebagai eksportir batubara, kenaikan harga minyak belum tentu bertransmisi menjadi harga batubara yang lebih tinggi, bisa jadi justru menurun akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Net gain bisa diperoleh dari kenaikan harga LNG, mengingat kita adalah net eksportir,” kata dia.

Lebih lanjut, Wija juga menyoroti bahwa konflik berskala besar tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada stabilitas politik dan ekonomi global. Volatilitas pasar keuangan, tekanan terhadap nilai tukar, hingga potensi krisis ekonomi menjadi risiko yang harus diwaspadai.

“Tetapi, dinamika politik dunia akan meningkat pesat, ini menimbulkan volatilitas nilai tukar mata uang termasuk Rupiah, menyebabkan capital outflow dan menekan aktivitas FDI dunia. Sebagian ekonomi dunia akan berpotensi memasuki krisis, termasuk Indonesia,” tuturnya.

Senada dengan itu, Ekonom Celios Nailul Huda menilai bahwa gejolak di Timur Tengah hampir pasti akan diikuti oleh lonjakan harga minyak global. Pengalaman konflik sebelumnya menunjukkan bahwa harga minyak dapat melampaui asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran pemerintah Indonesia.

“Jika terjadi gejolak di timur tengah, pasti akan ada gejolak dalam harga minyak global. Seperti perang Israel-Iran tahun 2024 dan 2025 lalu pernah membawa harga minyak global menyentuh lebih dari USD 90 per barel (2024) dan USD 78 per barel (2025). Sedangkan satu sisi harga minyak Indonesia ditetapkan sebesar USD 70 per barel.

Asumsi tersebut digunakan untuk menghitung besaran subsidi yang dianggarkan. Maka dari itu, jika terjadi kenaikan harga minyak global lebih dari proyeksi ICP APBN, maka akan terjadi pembengkakan subsidi terutama minyak. Terlebih harga gas juga biasanya akan mengikuti. Jadi anggaran subsidi bisa jebol,” kata Huda.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah juga masih memiliki komitmen belanja besar untuk berbagai program prioritas. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran jika tidak diikuti dengan penyesuaian kebijakan fiskal.

“Di satu sisi, pemerintah tetap berbelanja besar untuk program prioritas seperti MBG. Maka, defisit APBN akan semakin melebar jika tidak ada realokasi anggaran. Program MBG sudah pasti sulit direalokasi karena program prioritasnya Prabowo. Sedangkan jika menaikkan harga BBM sangat riskan di tengah kondisi daya beli yang lemah. Jadi kondisi ini akan sangat berbahaya,” ungkap Huda.

Selain tekanan fiskal, gejolak perang juga diperkirakan akan memicu pergeseran besar dalam arus modal global. Investor cenderung mencari instrumen yang lebih aman, yang berdampak pada melemahnya mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Dampak dari adanya gejolak perang kepada nilai tukar adalah investor akan lari ke instrumen investasi yang aman, salah duanya adalah US Treasury dan juga emas. Harga emas akan melonjak jika perang terjadi. Capital outflow dari negara berkembang akan semakin masif. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan semakin melemah,” tuturnya.