Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak segenap jajaran Pertuni memperkuat basis data para penyandang disabilitas sehingga intervensi untuk pemberdayaan yang diberikan negara tepat sasaran.
"Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat berlari, tetapi bangsa yang memastikan tidak ada satu pun warganya tertinggal di belakang," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2026).
Selama 60 tahun berdiri, Pertuni telah membuktikan seluruh rekan disabilitas bukan hanya penerima bantuan, tetapi penjaga arah pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul menekankan rumus kepemimpinan ideal adalah yang atas dijaga, tengah difasilitasi, dan bawah dibela.
Kelompok rentan dan disabilitas ini termasuk kelompok yang perlu dibela serta tidak boleh berjalan sendiri. Menurut Gus Ipul, hal ini dikarenakan negara yang kuat adalah negara yang adil.
"Keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya," kata Gus Ipul.
Hal ini sesuai dengan Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan SDM dan penyandang disabilitas. Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara wajib memberikan afirmasi berupa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak nyata.
Gus Ipul memberikan contoh keadilan ini bisa dimulai dari hal paling dasar dan krusial, yaitu data. Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tercatat ada 15.262.448 penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut 4.291.068 penyandang disabilitas sensorik netra.
"Data ini belum sempurna. Data bukan hanya angka, data adalah nama, alamat, dan kehidupan," terang Gus Ipul.
"Selama masih ada satu orang yang belum masuk data, maka tugas kita belum selesai," sambungnya.
Lantaran itu, Gus Ipul mengajak untuk menyempurnakan DTSEN, melalui verifikasi, koreksi, dan pemutakhiran bersama, agar tidak ada rekan disabilitas sampai tak terlihat oleh sistem, hanya karena belum terbaca oleh data. Pembagian desil berdasarkan DTSEN dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak.
"Ada teman-teman penyandang disabilitas yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, itu adalah upaya negara untuk memberikan perlindungan," tegas Gus Ipul.
Dalam hal ini, Kemensos bertugas memberikan intervensi sebagai penopang dalam aspek perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan ATENSI, dukungan akses kesehatan, bantuan permakanan, alat bantu adaptif untuk rekan disabilitas tuna netra, pemberdayaan vokasi untuk mendukung kemandirian, serta penguatan literasi melalui bacaan Braille.
"Kita butuh kerja bersama agar bantuan sosial menjadi jembatan menuju pemberdayaan, agar pemberdayaan menjadi pijakan menuju kemandirian, dan agar kemandirian menjadi jalan menuju martabat," tutur Gus Ipul.
Kerja sama ini sangat penting lantaran tantangan ke depan sangat beragam. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, seperti bagaimana menyempurnakan data agar program tetap sasaran. Kemudian memperluas aksesibilitas layanan publik, menguatkan ekosistem UMKM inklusif, mengikis stigma serta diskriminasi, dan terakhir adalah kesiapsiagaan bencana untuk penyandang disabilitas.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Anggun Sintana, Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin Diki Lukman Hakim, Pendiri Pertuni Dra Aryani Sukamwo, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Rofi, Presiden Rumah Aspirasi H Arief Pribadi, Ketua Umum (Ketum) DPP Pertuni Setiawan Gema Budi, Ketum Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti, Pembina ITMI Arif Pribadi, Direktur RSPD MO Royani, Kepala Sentra Abiyoso Sri Harijati, serta segenap tamu undangan.
(akn/ega)
