Pemungutan suara Pemilu tahap ketiga dan terakhir di Myanmar yang berlangsung selama sebulan akhirnya ditutup. Partai pro-militer meraup suara mayoritas berada di jalur kemenangan telak dalam pemilu yang dijalankan Junta.
Dilansir AFP, Minggu (25/1/2026), hasil pemilu itu menurut para kritikus hanya akan memperpanjang cengkeraman militer atas kekuasaan.
Diketahui, tahap ketiga dan terakhir pemilu ditutup setelah pemungutan suara berlangsung di puluhan daerah pemilihan di seluruh negeri, hanya seminggu sebelum peringatan lima tahun kudeta.
Militer berjanji pemilu akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi Aung Saan Suu Kyi dikesampingkan, sementara partainya yang sangat populer dibubarkan. Para pendukung demokrasi mengatakan pemilu tersebut dipenuhi oleh sekutu militer.
Lebih lanjut, Pemimpin Junta Min Aung Hlaing, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjabat sebagai presiden setelah pemilu, mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay. Ia datang mengenakan pakaian sipil.
"Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat," katanya kepada wartawan menanggapi pertanyaan dari AFP.
"Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung," sambungnya.
Diketahui, pemungutan suara tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak, dan di daerah yang dikuasai Junta, para pengawas hak asasi manusia mengatakan bahwa persiapan pemilu ditandai dengan paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Negara Asia Tenggara ini memiliki sejarah panjang pemerintahan militer, tetapi para jenderal mundur selama satu dekade reformasi yang dipimpin sipil.
Namun hal itu berakhir dengan kudeta militer tahun 2021 ketika tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ditahan, perang saudara pun pecah, dan negara itu terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan.
(yld/knv)
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F21%2F3d34d601eec6aa32c557acf0efec5dd4-WhatsApp_Image_2026_01_21_at_16.08.31_2_.jpeg)
