jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana banjir yang kembali melanda di beberapa titik wilayah tanah air.
Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin menegaskan penanganan darurat, penguatan mitigasi risiko, hingga pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh demi melindungi keselamatan warga.
BACA JUGA: Jakarta Darurat Banjir: Setengah Kiamat dan Alarm Nasional
“Penanganan darurat harus cepat, mitigasi harus diperkuat, dan recovery pascabencana tidak boleh diabaikan. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” kata Azis.
Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Cianjur–Kota Bogor ini menilai banjir yang terjadi berulang dan telah menelan korban jiwa menunjukkan perlunya langkah konkret dan kehadiran negara sejak fase pencegahan, bukan hanya saat bencana terjadi.
BACA JUGA: Kemenhaj Diminta Mitigasi Dampak Geopolitik Terhadap Penyelenggaraan Haji 2026
“Kalau banjir sudah berulang dan menimbulkan korban, artinya ada yang harus dibenahi dari hulu ke hilir. Negara tidak boleh datang terlambat,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mendorong pemerintah mengoptimalkan instrumen kebencanaan, mulai dari sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, hingga edukasi risiko kepada masyarakat, mengingat banjir di Jabodetabek merupakan persoalan lintas wilayah.
BACA JUGA: 65 Orang Korban Longsor Cisarua KBB Belum Ditemukan
“Banjir di Jabodetabek ini saling terhubung. Karena itu penanganannya tidak bisa parsial, harus terintegrasi dan lintas daerah,” tegas Azis.
Selain penanganan darurat, Azis meminta pemerintah mempertimbangkan langkah antisipatif seperti rekayasa cuaca sebagai bagian dari strategi mitigasi, terutama saat curah hujan ekstrem terus meningkat.
“Rekayasa cuaca bisa menjadi opsi mitigasi dalam kondisi tertentu, tentu dengan perhitungan yang matang dan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah,” serunya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
