Banjir Jakarta dan Kepiawaian Pramono Anung Meredam Kemarahan Warga

Banjir di RW 04 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (23/1/2026). (Sumber: ANTARA/Siti Nurhaliza)

Oleh: Ahmad Soleh Sofyan, M.I.Kom, pemerhati komunikasi publik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Banjir kembali melanda Jakarta dan sejumlah kota penyangga. Selain curah hujan yang tinggi, buruknya drainase dan tata ruang dituding menjadi biang keladi. Juga muka tanah yang makin menyusut (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah yang tak pernah surut.

Bencana kembali melanda Ibu Kota. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) melumpuhkan sebagian wilayah Ibu Kota. Banjir dengan ketinggian beragam merendam permukiman warga dan puluhan ruas jalan utama di Jakarta.

Akibatnya akses lalu lintas di sejumlah wilayah lumpuh. Salah satu titik vital yang lumpuh adalah Jalan Daan Mogot yang merupakan jalan arteri penghubung Jakarta-Tangerang dan menyebabkan kemacetan parah sejak pagi hingga dini hari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu (25/1/2026) terdapat 20 kelurahan di enam kecamatan di Jakarta yang terdampak banjir. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, masih terdapat lebih dari 1.600 jiwa yang mengungsi akibat banjir di Jakarta per Minggu (25/1/2026). Warga yang mengungsi berada di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Respons Berbeda

Namun ada yang berbeda dengan respons publik terkait banjir yang kembali mengusik. Kali ini, masyarakat terkesan tak lagi berisik dan menghujani pemerintah daerah dengan beragam kritik. Meski masih ada kritik, namun tak sekencang biasanya, kala banjir melanda Ibu Kota. Padahal biasanya, Balai Kota Jakarta akan menjadi sasaran kemarahan warga.  

Kondisi ini terjadi bukan karena banjir yang melanda tak sehebat sebelumnya, atau korban dan kerugian yang diderita warga lebih sedikit dari biasanya. Hal ini diyakini merupakan buah dari cara pemerintah daerah Jakarta berkomunikasi dalam menangani bencana ini. Tak hanya itu, respons publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga relatif lebih tenang.

Dalam konteks Jakarta, banjir bukan sekadar persoalan teknis semata, namun juga terkait kepercayaan warga. Masyarakat tidak hanya menunggu air surut, tetapi juga menanti kejelasan terkait penanganan yang dilakukan. Ketika informasi lamban, tidak utuh, atau saling bertentangan, kritik dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dan tentu saja kepala daerah dan aparatusnya yang akan menjadi sasaran. 

Tenang dan Fokus pada Persoalan

Penulis : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV