JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marganamahendra bercerita soal pengalamannya maju sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berujung kegagalan.
Manik menyebutkan, ia mendapatkan kabar bahwa setiap calong anggota legislatif (caleg) membutuhkan modal sebesar Rp 5-10 miliar untuk mendapatkan satu kursi DPRD DKI Jakarta.
"Banyak yang bilang katanya di Jakarta untuk duduk satu kursi saja di Jakarta itu bisa Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar katanya gitu, Rp 5 M sampai dengan Rp 10 M," ujar Manik dalam sebuah diskusi si kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Menurut Manik, pengalamannya itu boleh jadi menunjukkan bahwa tingginya biaya politik pelaksanaan pemilu yang dikeluhkan sejumlah elite partai justru diciptakan oleh mereka sendiri.
Baca juga: Eks Napi Boleh Nyaleg Asalkan Umumkan Statusnya ke Publik, Cukup Adil?
"Saya tidak tahu berapa banyak suara yang kemudian diterima. Tapi kalau kita bicara soal konteks harganya, jangan-jangan yang sebenarnya menciptakan harga itu mahal adalah politisinya itu sendiri," ujar dia.
Manik bercerita, ia 'hanya' menghabiskan Rp 200 juta saat maju sebagai caleg pada 2024 lalu.
Ia mengeklaim, uang itu murni dipakai untuk berkampanye, bukan menyogok calon pemilih..
"Itu pun juga bukan uang 'beli kepala' gitu ya, beli kepala orang untuk 'ayo kamu bantuin saya di sini terus akhirnya nyoblos saya', dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa sampai 1.600 (suara)," tutur Manik.
Baca juga: Harta Habis untuk Modal Nyaleg pada 2019, Krisna Mukti: Gue Hidup dari Jualan Barang Antik
Manik mengaku tidak tahu apakah uang yang dia keluarkan tergolong besar atau kecil.
Namun, dia mendapat cerita bahwa ada caleg lain yang menghabiskan Rp 1 miliar hanya untuk mendapatkan 1.000 suara.
Manik menilai, praktik ini bisa saja terjadi karena para politikus merasa tidak yakin atas dirinya sendiri sehingga membeli suara rakyat.
"Jangan-jangan selama ini adalah para politisi ini tuh merasa insecure dengan dirinya sendiri, sehingga harus mengeluarkan uang banyak dan katakanlah gitu ya, di masyarakat uang yang beredar adalah semuanya tumpuk-tumpukan uang gitu," kata dia.
Baca juga: Anak Zarof Ricar Pernah Minta Uang Rp 100 Juta untuk Nyaleg
Menurut Manik, seharusnya para caleg berbicara soal ide dan gagasan untuk masyarakat di wilayah tertentu.
Dengan demikian, Manik mengajak partai politik untuk melakukan refleksi kepada internal mereka sendiri, termasuk dalam isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Seperti diketahui, sejumlah partai politik mendorong pilkada via DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat, dengan alasan tingginya biaya politik.
"Ya kita mungkin harus melihat ke diri kita sendiri sebagai bentuk refleksi dari institusi yang seharusnya memberikan edukasi politik. Apakah selama ini kita yang kemudian menciptakan sistem mahal untuk calon-calon kepala daerah itu sendiri ataupun caleg dan lain sebagainya gitu," kata dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5482789/original/005757800_1769250511-IMG_20260124_163132.jpg)
