Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh mengungkap per 24 Januari 2026, kedatangan WNI yang melapor tercatat menurun. Awalnya KBRI bisa melayani lebih dari 200 aduan per hari menjadi 122 orang.
Meski terjadi penurunan, KBRI Phnom Penh memastikan pihaknya tetap waspada dan memperkuat upaya penanganan kasus WNI yang didominasi masalah sindikat penipuan daring (online scam) dan judi online.
KBRI mencatat dari 16-24 Januari 2026, total ada 2.277 Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor langsung dan meminta bantuan pemulangan ke Indonesia.
Untuk menangani kasus, pemerintah mengerahkan tim bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI. Tim bantuan datang pada 24 Januari dan membantu pendataan, penilaian kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
KBRI juga bekerja sama dengan otoritas Kamboja menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi WNI yang memerluka fasilitas penampungan sebelum kepulangannya. Penampungan juga dilengkapi berbagai keperluan WNI.
Fasilitas ini diangggap penting karena bisa mempermudah proses pendataan dan penilaian kasus, serta menjaga keamanan WNI.
Saat ini KBRI tengah berupaya memulangkan seluruh WNI ke Indonesia secara bertahap dan sesuai ketentuan yang berlaku. WNI diimbau terus berkomunikasi dengan keluarga, supaya bisa memberikan dukungan terhadap proses kepulangannya.
Sepanjang 2025, 5.088 kasus WNI atau rata-rata 30 kasus per hari sudah ditangani KBRI Phnom Penh. Angka ini meningkat tajam dalam sepekan terakhir, bahkan sempat mencapai 520 kasus baru dalam sehari.
KBRI juga mengimbau masyarakat Indonesia hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Pelayanan tidak dipungut biaya, selain biaya resmi penerbitan SPLP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KBRI Terus Tingkatkan Pendataan WNI yang Berhasil Keluar dari Sindikat Online ScamKBRI Phnom Penh terus meningkatkan pendataan dan langkah penanganan WNI yang datang setelah berhasil keluar dari sindikat penipuan daring di berbagai wilayah Kamboja.
Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga diintensifkan, baik dari sisi otoritas di Indonesia maupun Kamboja.
Sebelumnya, Pemerintah Kamboja mengintensifkan upaya pemberantasan penipuan yang berani, yang berdampak pada pembubaran sejumlah lokasi operasi sindikat. Kondisi tersebut menyebabkan ribuan warga negara asing keluar dari lokasi-lokasi sindikat, termasuk WNI.
Beberapa langkah yang sudah dilakukan KBRI Phnom Penh:
- Pendataan dan fasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI, yang tidak memiliki dokumen perjalanan
- Memberikan perhatian khusus kepada WNI yang rentan, termasuk fasilitasi perawatan medis bagi yang membutuhkan
- Pelaksanaan wawancara dan asesmen untuk mengidentifikasi kemungkinan indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Fasilitasi pencarian penginapan sementara bagi WNI sambil menunggu proses pemula
- Fasilitasi komunikasi antara WNI dengan keluarga di Indonesia. (ant/lea/iss)
