Keterbatasan anggaran tak boleh menjadi alasan pembangunan desa berhenti. Pesan tegas itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu aparat desa yang tergabung dalam DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Di tengah kondisi fiskal yang menantang, Dedi justru mendorong aparatur desa menjadikan keterbatasan sebagai pemicu lahirnya inovasi. Menurutnya, pembangunan desa tetap bisa berjalan jika aparat desa cermat menyusun skala prioritas dan mengelola anggaran secara kreatif serta bertanggung jawab.
“Keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Justru di situ dibutuhkan kecerdasan, kreativitas, dan keberanian menentukan prioritas,” ujar Dedi, Senin (26/1/2026).
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menghadapi situasi serupa akibat berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Meski demikian, komitmen Pemprov Jabar untuk membangun desa, terutama infrastruktur, tetap menjadi agenda utama mulai tahun ini hingga tahun-tahun mendatang.
“Provinsi Jabar juga sama, anggarannya terbatas. Tapi kami pastikan pembangunan desa, khususnya infrastruktur, tetap berjalan dan dimulai dari sekarang,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Gubernur dan para kepala desa serta lurah. Selain sebagai ajang silaturahmi, forum itu juga menjadi sarana meredam kekhawatiran aparat desa terkait potensi penurunan kualitas pembangunan akibat berkurangnya anggaran desa.
Dedi menyadari keresahan tersebut dan menegaskan Pemprov Jabar akan hadir sebagai mitra strategis desa. Salah satunya melalui dukungan pembiayaan infrastruktur desa yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi kecemasan mereka adalah kualitas dan kuantitas pembangunan menurun. Itu yang kami jawab dengan komitmen nyata,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga menyiapkan insentif miliaran rupiah setiap tahun bagi desa-desa berprestasi. Skema ini dirancang untuk memacu inovasi dan kemandirian desa dalam membangun wilayahnya.
“Dana ini untuk memicu kreativitas masyarakat desa agar punya ruang dan modal yang cukup untuk membangun desanya sendiri,” kata Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Tambang 60 Persen untuk Daerah, Perumahan Rawan Banjir Disetop
Menariknya, kompetisi pembangunan desa tidak hanya berhenti di tingkat provinsi. Kabupaten dan kota juga akan menggelar lomba serupa hingga tingkat kecamatan, dengan hadiah mencapai Rp200 juta. Dengan strategi kolaborasi, kompetisi sehat, dan dorongan inovasi, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa desa-desa di Jawa Barat tetap bisa tumbuh dan bergerak maju, meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau tingkat kecamatan dapat Rp200 juta, itu sudah lumayan besar sebagai tambahan insentif pembangunan,” pungkasnya.
