Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Upaya percepatan dekarbonisasi pada sektor transportasi nasional terus diperkuat guna mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Sub sektor transportasi diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 5 persen terhadap total penurunan emisi GRK di sektor energi nasional pada tahun 2030 mendatang.
Guna mendukung capaian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menggelar Town Hall Meeting: Dekarbonisasi Transportasi Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Perhubungan.
Peta jalan tersebut dirancang dengan pendekatan teknokratik yang mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh lini, mulai dari transportasi darat, kereta api, laut, hingga udara. Saat ini, rencana aksi untuk sub sektor darat dan kereta api dilaporkan telah memasuki tahap finalisasi.
Selain fokus pada jalur darat, Kemenko Infra juga mendorong penguatan dekarbonisasi di sektor udara. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Berbagai langkah percepatan implementasi industri SAF nasional sudah mulai dijalankan oleh masing-masing bidang kerja di dalam tim nasional tersebut.
Melalui Town Hall Meeting ini, Kemenko Infra membuka ruang dialog dan konsultasi interaktif yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga organisasi penelitian dan asosiasi terkait.
Forum ini sekaligus menjadi sarana diseminasi arah kebijakan transportasi berkelanjutan secara nasional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menginisiasi berbagai proyek hijau di sektor transportasi yang berpotensi mendapatkan dukungan insentif fiskal, non-fiskal, serta pembiayaan hijau (green financing).
Dalam memperkuat diseminasi kebijakan tersebut, pertemuan ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, serta jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan. Hadir pula perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Selain unsur kementerian, forum ini melibatkan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara, serta sejumlah jajaran direksi BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Editor: Redaktur TVRINews
