Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDIP Sigit Karyawan mengkritik Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq terkait pencabutan izin usaha pascabencana di Sumatera. Ia mempertanyakan apakah harus ada bencana, baru Kementerian LH bergerak.
Pernyataan itu disampaikan Sigit Karyawan saat rapat kerja dengan Menteri LH Hanif Faisol di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026). Awalnya, Hanif Faisol membeberkan sejumlah usaha yang sudah diberi sanksi seusai bencana Sumatera.
Hanif menyebut ada 28 unit usaha yang diminta untuk dicabut izinnya berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut sampai saat ini ada 8 unit usaha yang sudah dicabut persetujuan lingkungannya.
"Terkait upaya pencabutan 28 unit usaha sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden dalam ratas baru baru kemarin, izinkan kami untuk sisi kehutanan kami telah siapkan pencabutan persetujuan lingkungan pada 8 entitas usaha utama yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana kita lihat di depan kita. Jadi ada 8 unit usaha yang berdasarkan verifikasi lapangan dan pendalaman ahli telah melanggar 5 lokasi ini, saat ini kita siapkan pencabutan persetujuan lingkungannya," ucap Hanif saat rapat kerja.
Kemudian, dia menyebut 20 unit usaha lainnya sedang didalami oleh kementerian teknis lain. Hanif memastikan, jika izin usaha dicabut, otomatis persetujuan lingkungan juga akan dicabut.
"Yang 20 unit usaha tentu kami menunggu dari kementerian teknis yang akan cabut, karena berdasarkan norma kami bilamana teknis usahanya dicabut maka persetujuan lingkungan juga akan kami cabut, untuk 20 kami masih tunggu dari kementerian teknis, namun yang 8 kami akan cabut," ucapnya.
Anggota Komisi XII DPR Sigit lantas merespons penjelasan Menteri Hanif. Sigit menyebut kebijakan itu luar biasa jika betul-betul dilaksanakan.
"Berkaitan dengan banyak hal tadi yang disampaikan Pak Menteri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan, ini kebijakan luar biasa kalau itu betul-betul kita terapkan," kata Sigit.
Kemudian, Sigit mengusulkan agar Menteri Hanif lebih fokus pada penegakan hukum, khususnya lingkungan hidup. "Tadi disampaikan bahwa ada 28 perusahaan yang telah dicabut, 22 ini berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan, 22 ini, 6 itu rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN, kalau saya penganggaran lebih baik fokuskan ke penegakan hukum, khususnya penindakan yang terkait lingkungan hidup, sekarang wilayah yang menjadi epicentrum di Indonesia ini kebanyakan banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis air," ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit juga menyoroti terkait izin amdal. Dia mempertanyakan apakah harus terjadi bencana dahulu baru ada evaluasi terkait izin amdal para pengusaha di setiap provinsi.
"Tadi saya lihat 28 perusahaan ini dari Sumatera ya Pak Menteri, gimana dengan provinsi lain? Apakah kita harus terjadi dulu bencana baru dilakukan pencabutan izin? Karena wilayah kami, provinsi lain juga tidak mau terjadi bencana," ucap Sigit.
"Tadi Pak Menteri salah satu program visinya menangani kemiskinan supaya turun dan ketimpangan berkurang, tapi begitu terjadi bencana itu kemiskinan luar biasa, karena saudara kami yang bisa berteduh di rumah sudah hilang, mau makan susah. Ini kami harap agar penegakan yang berkaitan amdal itu betul-betul dilaksanakan baik dan menjalankan fungsinya, karena amdal itu pengendalian lingkungan atau apakah akan bergeser menjadi legalitas untuk melegalkan eksploitasi? Karena itu kami harapkan lakukan audit menyeluruh terhadap amdal yang ada di seluruh Indonesia," imbuhnya.
(maa/fas)
