Jemaah Haji 2026 Bakal Santap Nasi Petani Sendiri, Kemenhaj Setop Impor Beras

JAKARTA, DISWAY.ID-- Era ketergantungan konsumsi jemaah haji Indonesia pada produk pangan negara lain segera berakhir.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi menancapkan komitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan mewajibkan penggunaan beras produksi dalam negeri bagi 221.000 jemaah pada musim haji 1447 H/2026 M.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

BACA JUGA:Kemenhaj Harap MUI Godok Fatwa Baru, Status Pendaftaran Haji hingga Jemaah Ilegal Itu Haram

Menurutnya, potensi ekonomi yang besar dari sektor haji harus dirasakan langsung oleh petani di tanah air.

"Sudah saatnya kita berhenti bergantung pada pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah kita sendiri. Kita harus mandiri," tegas Jaenal dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (26/1).

Berdasarkan kalkulasi Ditjen PE2HU, total kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah serta petugas haji mencapai sekitar 3.913 ton.

Angka fantastis ini merujuk pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional di Arab Saudi.

Untuk menjamin kualitas, Kemenhaj menggandeng Perum Bulog dan Kementerian Pertanian. Standar yang ditetapkan tidak main-main yakni beras yang dikirim harus kelas premium dengan tingkat pecahan (broken) maksimal 5 persen.

BACA JUGA:’Haram’ Ada Kata Gagal, Menhaj Gus Irfan Semangati Petugas Haji 2026: Pionir Sejarah!

"Kami sedang menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas tinggi. Kementan juga akan mendukung dari sisi regulasi ekspor agar proses pengiriman ke Arab Saudi berjalan lancar," tambahnya, dikutip dari keterangan resmi Kemenhaj.

Meski semangat nasionalisme membumbung, tantangan besar mengadang di sektor harga.

Saat ini, beras premium dari negara pesaing di pasar Arab Saudi masih dibanderol dengan harga yang lebih murah dibanding beras Indonesia.

Namun, Jaenal optimistis kondisi swasembada beras saat ini menjadi momentum emas.

Pemerintah sedang menyusun skema fasilitasi kebijakan agar harga beras lokal bisa bersaing tanpa mengabaikan kualitas.