Bisnis.com, TAPANULI TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan pendataan sosial pascabencana di daerah terdampak sebagai dasar kebijakan pemulihan sosial ekonomi. Metodologi statistik yang diterapkan berfokus pada upaya menangkap perubahan riil kondisi keluarga dan individu terdampak bencana.
Deputi Bidang Statistik Sosial M. Nashrul Wajdi menyatakan jenis data sosial yang dikumpulkan meliputi struktur dan dinamika keluarga, kondisi hunian, kehilangan aset, hingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk kelompok rentan seperti balita dan lansia.
“Bencana dipahami sebagai shock sosial-ekonomi yang mengganggu kehidupan normal dan berpotensi menciptakan kemiskinan baru, sehingga pendataan harus mampu menangkap dampaknya secara komprehensif,” ujar Nashrul.
Pendekatan statistik sosial yang digunakan melibatkan unit analisis ganda antara keluarga dan individu serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah bencana. Proses ini dilengkapi dengan pencatatan spasial mikro melalui alamat rinci dan koordinat GPS untuk memastikan cakupan data yang tepat dan mutakhir.
Nashrul menambahkan bahwa data hasil pendataan akan diintegrasikan dengan basis data kementerian/lembaga lain, termasuk Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkes, serta data administrasi nasional seperti NIK dan KK, untuk mendukung perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tingkat daerah, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pendataan pascabencana diarahkan untuk menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi secara akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan yang lebih tepat.
Baca Juga
- BPS Terjunkan Mahasiswa untuk Pendataan Pemulihan Bencana Sumatra
- BPS Wanti-Wanti Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadan
- BPS: Harga Minyak Goreng Naik di 109 Wilayah Indonesia
“Data yang dihasilkan ini sangat penting untuk menentukan prioritas bantuan dan merancang program rehabilitasi yang tepat sasaran, khususnya untuk menangani dampak kerusakan rumah, mata pencaharian masyarakat, dan akses layanan dasar,” kata Asim.
Pendataan ini melibatkan mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) dan bertugas sebagai tenaga pendukung di lapangan. Penugasan mahasiswa merupakan implementasi arahan Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS untuk memperkuat ketersediaan data sebagai landasan perumusan kebijakan publik.
Data yang dikumpulkan oleh mahasiswa serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga akan digabungkan menjadi Data Tunggal Bencana Sumatera (DTBS). Sesuai target Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, DTBS ditargetkan rampung dan dapat dimanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah paling lambat 30 Januari 2026.
