Bisnis.com, BANDUNG — Wacana pelepasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kepada pemerintah pusat masih terus dikaji.
Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jawa Barat Deny Hermawan mengatakan, keputusan pelepasan Bandara Kertajati belum final karena masih dibahas secara teknis.
"Teknisnya masih kita dalami bersama lintas perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Biro BIA, Biro Hukum sehubungan menyangkut aset, investasi dan pengembangan wilayah ke depan sesuai rencana pembangunan daerah dan nasional," katanya di Bandung, Senin (26/1/2026).
Adapun, Pemprov Jabar mengusulkan skema tukar guling aset Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. Saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat. Sementara pemprov berharap sahamnya beralih ke Bandara Husein Sastranegara.
Menurut Deny, wacana tukar guling ini tidak berdiri sendiri karena pemerintah pusat juga menaruh perhatian serius terhadap masa depan kawasan Kertajati.
"Hal tersebut juga sedang menjadi concern pusat, di mana Bappenas sedang mendorong akselerasi masterplan pengembangan daerah Kertajati," katanya.
Baca Juga
- Saham Bandara Kertajati Mau Dijual, DPRD Jabar Beri Kritikan
- KDM Ngadu ke Prabowo soal Skema Tukar Guling Bandara Kertajati ke Pusat
- Bandara Kertajati Riwayatmu Kini: Tekor hingga Terlilit Utang
Menurutnya, pembahasan di internal tidak hanya bersifat konseptual, tetapi mulai mengarah pada penguncian opsi teknis agar rencana tersebut bisa direalisasikan dengan matang.
"Sedang dipastikan opsi teknisnya, secara serius lintas institusi agar terealisasikan baik," ujarnya.
Pelepasan Kertajati harus menimbang berbagai aspek, mengingat Pemprov Jabar sudah menanamkan modal juga memiliki aset di kawasan tersebut. Deny menekankan, proses penilaian aset menjadi tahapan krusial sebelum wacana tersebut berkembang lebih jauh.
Mengingat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan tukar guling aset antara Kertajati dengan Baandara Husein Sastranegara, Bandung. Hasil appraisal akan menjadi dasar apakah skema tukar guling layak secara nilai ekonomi, hukum, dan kepentingan jangka panjang Jawa Barat.
“Tentunya ada proses appraisal/penilaian. Kita update di awal Februari ya," ungkapnya.
