JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmen pembangunan nasional berbasis data melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) untuk Mendukung Pembangunan Pusat dan Daerah.
Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data pembangunan yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan di tingkat pusat hingga daerah.
BACA JUGA:Jemaah Haji 2026 Bakal Santap Nasi Petani Sendiri, Kemenhaj Setop Impor Beras
BACA JUGA:Eggi Sudjana-Damai Lubis Laporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin ke PMJ atas Pencemaran Nama Baik!
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya.
Menteri Rachmat Pambudy pun mengimbuhkan, semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia.
“Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (26/1).
BACA JUGA:Komisi XI Soal Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Lincah dan Daya Terima Politik Jadi Kunci
BACA JUGA:Waduh, Pedagang Keluhkan Stok Thrifting Menipis Jelang Ramadhan
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.
“Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah,
“Sehingga data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Deputi Vivi.
Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah.
BACA JUGA:Dorong Ekonomi Lebih Inklusif, IES 2026 Jadi Wadah Bagi Pemerintah dan Pelaku Bisnis Mencari Solusi
BACA JUGA:Kemenhaj Harap MUI Godok Fatwa Baru, Status Pendaftaran Haji hingga Jemaah Ilegal Itu Haram
Kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan bahwa pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah,
Serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan integrasi data pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Penandatanganan berbagai kesepakatan dalam forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.
Upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:Wow! Ini Gaji Layvian Kurzawa Terakhir Kali di PSG, Persib Kok Sanggup?
BACA JUGA:Hadiri Rapat Kabinet Merah Putih di Hambalang, Menhan Sebut Presiden Ingin Program Strategis Nasional Berjalan Tepat Sasaran
Penguatan ekosistem Satu Data Indonesia juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko di berbagai sektor dan daerah.
Dukungan lintas sektor turut menguatkan agenda ini, dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BRIN Arif Satria, Kepala BIG Muhamad Aris Marfai, dan Kepala ANRI Mego Pinandito,
Serta Duta ANRI Rieke Diah Pitaloka. Komitmen tersebut juga diperkuat oleh dukungan para ketua asosiasi pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa.
