Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membahas percepatan berbagai program perumahan bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam pertemuan di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin, 26 Januari 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan penyediaan perumahan rakyat.
Maruarar menegaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara untuk meninjau langsung pelaksanaan program perumahan di lapangan.
Agenda utama pembahasan meliputi percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi, Kredit Program Perumahan, hingga penguatan pembiayaan mikro perumahan melalui kolaborasi SMF dan PNM guna melawan praktik rentenir.
Untuk tahun 2026, Maruarar menyebutkan kuota BSPS direncanakan meningkat signifikan hingga mencapai 400 ribu unit dari sebelumnya sekitar 45 ribu unit.
Pemerintah juga menargetkan intervensi di 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi minimal 100 unit per daerah pada tahap awal.
Selain itu, Kementerian PKP mendorong pembangunan kawasan hunian strategis yang terintegrasi dengan fasilitas publik, seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, serta pusat aktivitas masyarakat.
"Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah, sekaligus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana penerapan sistem Pemilihan Toko Terbuka dalam pelaksanaan BSPS agar lebih transparan dan efisien. Maluku Utara akan menjadi daerah percontohan untuk penerapan sistem tersebut.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa daerahnya telah menjalankan program bedah rumah melalui dukungan Baznas dengan melibatkan toko bangunan lokal. Skema ini dinilai mampu menekan biaya pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian PKP optimistis percepatan pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
