Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak bila terpilih menjadi Menteri Kepolisian. Ia menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, Listyo Sigit mengungkapkan dirinya ditawari beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" katanya sambil menirukan pesan tersebut.
Sigit secara tegas menolak penempatan Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal.
"Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan," uja dia.
Oleh karena itu pula, ia menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian. "Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ucap Sigit dengan tegas.
Jenderal polisi bintang empat itu juga menegaskan bahwa dirinya lebih baik mundur dari jabatan Kapolri ketimbang menjadi Menteri Kepolisian.
"Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya," katanya.
Adapun pada awal rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri telah menyatakan bahwa Polri lebih ideal berada di bawah Presiden.
Ia mengatakan bahwa Polri dihadapkan dengan geografis Indonesia yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak.
"Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow," katanya.
Dengan posisi seperti itu, menurut Kapolri, akan sangat ideal apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sehingga kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya.
