JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menanggapi permintaan iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun untuk masuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Utut Adianto memastikan iuran menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza tersebut tidak dianggarkan dalam APBN.
Namun, Utut menyatakan tidak menutup kemungkinan ada sumber pembiayaan lain yang sah.
"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok 187,1 triliun, tentu tidak ada itu," kata Utut Adianto dilaporkan tim liputan KompasTV, Senin (26/1/2026).
Meskipun demikian, jika ada pembiayaan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, maka iuran untuk bergabung Dewan Perdamaian bisa dianggap sebagai "kebanggan nasional."
Baca Juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Komisi I DPR Pastikan TNI Tak Ikut Bertempur
"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional," kata Utut.
"Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan ToT dan yang lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan, iuran untuk masuk Dewan Perdamaian yang dibentuk AS bersifat sukarela.
Namun, Vahd tidak menjelaskan apakah Indonesia akan ikut membayar iuran.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- dewan perdamaian gaza
- iuran 1 miliar dolar as
- utut adianto
- komisi i dpr
- dewan perdamaian
