JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai melakukan langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jaenal Effendi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah haji.
BACA JUGA: Komisi I DPR RI Tegaskan Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Dunia Bukan untuk Tempur
BACA JUGA:Misbakhun Klaim Rupiah Menguat Usai Thomas Djiwandono Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton.
Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional.
Pihak Perum Bulog sendiri akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen.
BACA JUGA:Komisi XI Soal Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Lincah dan Daya Terima Politik Jadi Kunci
BACA JUGA:Hadiri Rapat Kabinet Merah Putih di Hambalang, Menhan Sebut Presiden Ingin Program Strategis Nasional Berjalan Tepat Sasaran
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.
Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi.
Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.
- 1
- 2
- »
