Bisnis.com, JAKARTA — Empat wilayah aglomerasi telah menyelesaikan lelang proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) dan siap memulai proses pembangunan fasilitas pada Maret 2026.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan empat wilayah tersebut mencakup Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya dan Kota Bekasi.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, maka empat lokasi aglomerasi telah selesai lelang dan diproyeksikan di Maret akan dilakukan ground breaking pembangunan,” kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (26/1/2026).
KLH mencatat terdapat total 10 wilayah aglomerasi yang siap mengadopsi PSEL untuk mengatasi masalah timbulan sampahnya. Kesepuluh wilayah ini mencakup Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya dan Serang Raya, dengan rencana volume total sampah terkelola 14.000 ton per hari.
“Pembangunan PSEL akan memerlukan waktu 1,5 sampai 2 tahun sehingga selama masa transisi ini masih perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat penanganan sampah selesai di hilir,” kata Hanif.
Pembangunan fasilitas WtE merupakan salah satu proyek yang berada di bawah kelolaan Danantara. Kebutuhan investasi untuk merealisasikan pembangunan 20 sampai 33 fasilitas WtE diperkirakan berada di kisaran Rp62 triliun sampai Rp102,3 triliun, dengan estimasi biaya operasional total sekitar Rp11,5 triliun–Rp19,0 triliun.
Baca Juga
- Jakarta dan Bandung Raya Belum Siap Adopsi Waste to Energy
- Ketimpangan Investasi: Dana Perusak Lingkungan 30 Kali Lebih Besar dari Solusi Alam
- Perusahaan Arsjad Rasjid Guyur Rp335,32 Miliar untuk PLTS Jumbo di Morowali
PSEL merupakan mekanisme pengelolaan sampah berbiaya paling besar jika dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Sebagai contoh, kebutuhan belanja modal untuk pengolahan organik diestimasi sebesar Rp3,8 triliun untuk total timbulan sampah 18.205 ton per hari, dengan biaya operasional sebesar Rp850 miliar. Sementara itu, kebutuhan dana untuk menjalankan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse-Derived Fuel dengan kapasitas pengelolaan timbulan sampah 17.890 ton per hari adalah Rp17,9 triliun.
Terlepas dari anggaran jumbo yang diperlukan, Hanif berpandangan bahwa aliran investasi dalam sistem pengelolaan sampah berpotensi melahirkan aktivitas ekonomi baru.
“Sebenarnya anggaran ini tidak mati karena juga berkonsekuensi menimbulkan ekonomi baru, ekonomi hijau yang selaras dengan fasilitas yang kita bangun,” katanya.
