MerahPutih.com - Posisi Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menuai kritikan.
Diplomat senior yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal mengingatkan, agar Indonesia yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto ini, tak sekadar menjadi pengikut agenda sepihak dalam forum internasional tersebut, melainkan tetap tampil dengan sikap mandiri dan berdaulat.
Ia pun mengingatkan potensi dominasi Donald Trump dalam proses pengambilan keputusan Dewan Perdamaian.
Dino juga mengkhawatirkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam Dewan Perdamaian, karena para anggota bisa saja terkesan hanya mengikuti arahan Donald Trump, yang dikenal kerap mengambil keputusan secara tidak lazim.
“Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” tulis Dino dalam keterangan di media sosialnya, Selasa (27/1).
Baca juga:
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Dino menegaskan, pentingnya memastikan setiap negara anggota, termasuk Indonesia, berada dalam posisi setara dan tidak terpinggirkan dalam forum tersebut.
Ia mempertanyakan, apakah ada jaminan bahwa forum tersebut tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan justru bergeser menjadi proyek kepentingan pihak tertentu.
“Bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar (yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina) yang akan menjadikan Palestina sebagai objek, bukan tuan rumah di Gaza.
Dino khawatir, kehadiran Indonesia berpotensi dimanfaatkan Israel untuk memanfaatkan misinya menguasai Palestina. Mengingat dekatnya hubungan Donald Trump dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Baca juga:
Masuk Dewan Perdamaian Ala Trump, Indonesia Klaim Tak Perlu Bayar Rp 17 Triliun
Selain itu, ia juga menyoroti tidak disebutkannya fakta korban tewas di Gaza yang telah mencapai lebih dari 70 ribu jiwa, yang oleh PBB disebut sebagai genosida.
"Ini berbahaya. Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi agenda politiknya,” ujarnya. (knu)
