BARRU, FAJAR – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dipersoalkan. BUMDes Lawallu merasa tak dilibatkan.
Proyek itu dikerjakan PT Waskita Karya. Hanya saja, proyek bernilai Rp240 miliar itu dianggap jalan sendiri. BUMDes yang seyogianya bisa menjadi pemasok material, malah dikesampingkan.
“Kami masih jadi penonton di Desa sendiri. Padahal BUMDes Lawallu siap bekerja dan bekerja sama dengan pelaksana kegiatan,” ungkap M Rahmat, Ketua Badan BUMDes Lawallu, Senin, 26 januari 2026.
“Kalo mau jujur banyak hal yang bisa kami lakukan pada kegiatan tersebut, sebab BUMDes juga berorientasi profit untuk kepentingan masyarakat dan Pemdes Lawallu,” terangnya.
Ketika mereka hendak berkolaborasi dengan pelaksana proyek dengan memasukkan penawaran ke perusahaan pelaksana kegiatan, hal itu tak mendapat respons. Penawaran kerja sama itu sendiri telah mereka masukkan beberapa bulan lalu.
“Padahal BUMDES Lawallu sangat siap dan punya legalitas segala bentuk dokumen kelengkapan guna kerja sama, seperti suplai material lokal dan bahan bangunan lainnya, dan masih banyak hal lain yang bisa kami lakukan,” jelas Rahmat.
Pihaknya mengaku memahami situasi dan kondisi pelaksana. Termasuk paham bahwa perusahaan nasional BUMN seperti itu tentu punya mekanisme.
“Tapi minimal BUMDes Lawallu dapat diberdayakan agar punya kegiatan dan mendapat nilai dari kegiatan pembangunan sekolah rakyat tersebut,” tutup Rahmat.
Sementara itu hingga berita ini diterbitkan Pimpinan Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat PT Waskita Karya di Desa Lawallu yang coba dikonfirmasi terkait hal ini belum berhasil ditemui di lokasi proyek. (mrl/zuk)
