JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya dengan segala daya untuk memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diterjang banjir bandang serta tanah longsor pada dua bulan lalu, tepatnya pada November 2025.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera terus menunjukkan perkembangan.
"Banyak kemajuan yang sudah kita capai dalam memulihkan wilayah-wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Secara keseluruhan, Tito menuturkan bahwa perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas umum terus dikebut.
Baca juga: KLH Kaji Lingkungan Huntara dan Huntap Daerah Terdampak Bencana Sumatera
"Layanan dasar seperti listrik, internet, SPBU, air bersih, serta distribusi gas elpiji juga terus dipulihkan secara bertahap. Normalisasi sungai di beberapa titik turut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan sekaligus mitigasi ke depan," tuturnya.
Progres pemulihanDi Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah sempat terdampak bencana, lima di antaranya telah kembali normal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Sementara itu, enam daerah lainnya sudah berada pada fase mendekati normal, yaitu Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Di Sumatera Utara, progres pemulihan juga menunjukkan percepatan yang signifikan.
Dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah telah kembali normal, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara.
Baca juga: KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan di Sumut yang Diduga Perparah Bencana Sumatera
"11 kabupaten lainnya sudah berada pada tahap mendekati normal," kata Tito.
Tito mengatakan, masih ada wilayah yang memerlukan perhatian khusus di Sumut, seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, meski aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat telah kembali berjalan.
Berbeda dengan di Sumbar dan Sumut, pemulihan di Provinsi Aceh membutuhkan kerja yang lebih keras.
Sebab, dari 18 kabupaten/kota terdampak, baru satu daerah telah pulih sepenuhnya, sementara sembilan daerah lainnya berada pada fase mendekati normal.
Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, upaya pembersihan endapan lumpur terus dilakukan secara masif dengan melibatkan ribuan personel TNI, Polri, sekolah kedinasan, dan masyarakat.
Di wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, akses jalan yang sempat terputus kini mulai terbuka melalui jembatan sementara, sehingga distribusi logistik kembali berjalan.
Baca juga: Menkes Targetkan Seluruh Faskes Terdampak Bencana Sumatera Beroperasi Normal Bulan Maret
"Daerah-daerah ini perlu kita perkuat stok logistik hingga tiga bulan sebagai langkah antisipasi," tegas Tito.
Pemanfaatan gelondongan kayuMendagri mempersilakan warga memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera untuk memperbaiki rumah maupun pembangunan lain untuk pemulihan pascabencana.
Tito mengatakan, pemanfaatan kayu ini juga sudah mendapatkan izin dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kebijakan Bapak Presiden sewaktu rapat yang lalu termasuk di Hambalang, arahan kepada kami, silakan dimanfaatkan masyarakat ataupun pemerintah untuk (pemulihan pasca) bencana," kata Tito.
Tito menyebut, banyak warga telah memanfaatkan kayu gelondongan berukuran besar untuk memperbaiki rumah dan jembatan, tetapi tidak dengan kayu yang berukuran kecil.
