Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengarahkan mayoritas realisasi anggaran tahun 2025 untuk mempercepat pemerataan akses digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas.
Sepanjang 2025, Kemkomdigi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu Rp11,4 triliun setelah blokir, atau setara 94,9 persen. Dana tersebut digunakan untuk menjaga keberlanjutan layanan digital strategis sekaligus memperluas jaringan konektivitas di daerah-daerah prioritas.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan digital yang lebih merata, termasuk di tengah masa transisi organisasi kementerian.
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” kata Meutya, dilansir Antara.
Ia menjelaskan, perluasan akses digital didukung oleh operasional 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, dengan 3.262 BTS di antaranya melayani masyarakat Papua. Selain itu, jaringan serat optik nasional kini telah menjangkau 5.253 kecamatan sebagai fondasi konektivitas layanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.
Penguatan infrastruktur digital tersebut juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat mencapai Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan bagi masyarakat.
“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.
Memasuki 2026, Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk mengelola belanja dan penerimaan negara secara akuntabel serta berorientasi pada dampak langsung bagi publik. Dengan semangat terhubung, tumbuh, dan terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (ant/lta/ham)
