Pasar keuangan tak pernah ingkar dari dukungan kebijakan publik yang tepat dan mendukung. Ketika Senayan memilih Thomas Djiwandono sebagai Gubernur Bank Indonesia (DG BI) baru, layar hijau menyala, grafik nilai tukar Rupiah menanjak tajam terhadap Dolar AS.
Itulah gerakan sunyi bagaimana kebijakan publik mendorong sentimen positif para pelaku pasar.
Kabar euforia keputusan DPR RI itu dipandang pasar keuangan sebagai sikap rasional. Rupiah menguat bukan kebetulan, melainkan optimisme pasar di tengah ketidakpastian global masih menghantui.
Terpilihnya nama yang akrab disapa Tommy, bukan transisi kepemimpinan di gedung Menara Kebon Sirih, tetapi pergeseran tektonik dalam arsitektur kebijakan publik sektor ekonomi.
Thomas Djiwandono bukan orang baru di dapur kebijakan fiskal. Sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, Thomas menjadi salah satu arsitek peramu postur APBN. Jika sekarang bergeser ke sisi moneter, publik dapat melihat sebuah titik cerah bagi mewujudkan harapan lama.
Salah satunya bagaimana Thomas dapat melerai "perang dingin" atau ego sektoral antara kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang saat ini juga sedang diperjuangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Jembatan Emas Kebijakan PublikDalam perspektif kebijakan publik, tantangan terberat bagi Indonesia dalam dekade terakhir soal sinkronisasi. Acapkali, saat Kementerian Keuangan mencoba memacu pertumbuhan melalui belanja pemerintah (fiskal), Bank Indonesia justru menginjak rem melalui suku bunga tinggi (moneter).
Alasannya untuk menjaga inflasi, padahal itulah yang membuat ekonomi jalan ditempat.
Hadirnya Thomas Djiwandono di kursi Gubernur BI diharapkan mengubah paradigma tersebut. Sebagai "jembatan emas" antara fiskal dan moneter, diharapkan Thomas dapat memahami anatomi APBN, mana program harus didanai dan mana kebocoran harus ditutup rapat.
Menjadi pemegang kendali atas stabilitas harga dan nilai tukar, Thomas diharapkan mampu menavigasi proses sinkronisasi itu. Kebijakan moneter jangan hanya menjadi "penonton pasif" dari kebijakan fiskal, melainkan mitra setara dalam menciptakan imunitas sekaligus "daya gedor" ekonomi nasional untuk pembangunan.
Pemerintah melalui langkah politik di DPR menunjukkan sebuah konstruksi kebijakan publik kuat untuk menopang stabilitas makro ekonomi terintegrasi. Ini adalah bentuk kebijakan publik pragmatis sekaligus strategis, di tengah tekanan high-for-longer dari The Fed.
Indonesia membutuhkan pemimpin bank sentral yang kuat. Tidak hanya jago membaca tabel statistik, tapi juga paham bagaimana mengendus dinamika politik anggaran bekerja.
Siapa Thomas Djiwandono?Mengapa sentimen pasar begitu positif pada sosok Thomas? Kalangan analis pasar menilai ada beberapa kekuatan yang melatarbelakangi..
Pertama, kredibilitas internasional. Kita tahu pasar keuangan sangat sensitif terhadap profil pemimpin. Thomas memiliki rekam jejak solid dalam berkomunikasi dengan investor global. Memahami "bahasa" Wall Street dan London, dengan tetap memegang teguh kepentingan Jakarta.
Kemampuan diplomasi ekonomi ini menjadi penopang utama Rupiah menguat ketika namanya diumumkan DPR. Investor merasa aman karena BI dinahkodai sosok yang paham risiko global dan memiliki akses komunikasi ke jantung kebijakan ekonomi pemerintah.
Kedua, soal penguasaan makro-fiskal, dimana Thomas disebut kalangan pelaku pasar memiliki "darah" fiskal. Kekuatan yang memungkinkan BI dapat mengintervensi moneter secara presisi. Tahu kapan harus menyuntik likuiditas perbankan, menggerakkan sektor riil dan kapan meredam inflasi impor (imported inflation).
Penguatan rupiah hari ini bukti nyata respons terhadap ekspektasi terhadap BI di bawah Thomas.
Ketiga, Thomas dianggap mampu mengendalikan BI sekalipun di tengah politik yang keras. Kita tahu kebijakan moneter tidak jatuh dari langit, melainkan reaksi kohesi dari tarik-menarik kepentingan. Pengalaman Thomas mengawal transisi anggaran saat ini diharapkan mumpuni dalam bernegosiasi dengan parlemen dan kementerian teknis, yang kerap mengalami turbulensi akibat gesekan antar-lembaga.
Rupiah: Independensi dan KepercayaanSetelah pengumuman terpilihnya Thomas, rupiah mengalami apresiasi signifikan. Penguatan akan menekan biaya impor bahan baku industri, terutama pangan dan energi, menjadi lebih terkendali. Ini adalah instrumen kebijakan publik paling efektif menjaga kebutuhan dasar rakyat meski dihantam kenaikan harga barang.
Pasar mulai melihat potensi penurunan yield obligasi pemerintah. Dengan hadirnya Thomas di BI, koordinasi dalam pengelolaan utang negara dan stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) diharapkan lebih harmonis. BI bisa menjadi "standby buyer" cerdas tanpa harus merusak independensinya.
Tantangan terbesar didepan mata antara lain, meskipun ada kedekatan Thomas dengan pusat kekuasaan, namun fiskal dan independensi BI diharapkan tidak tergerus. Ingat, kebijakan publik yang baik mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tugas suci menjaga nilai tukar serta inflasi.
Thomas harus berdiri tegak, terutama ketika ada kepentingan politik jangka pendek menuntut pelonggaran moneter, dan berisiko bagi stabilitas jangka panjang. Dengan sosoknya yang teknokratis-pragmatis, banyak pihak optimistis bahwa ia akan menggunakan "konektivitas"-nya justru untuk memperkuat independensi BI, bukan retorika.
Harapan PublikTerpilihnya Thomas Djiwandono diharapkan menjadi "masterstroke" papan catur ekonomi Indonesia, yang menjawab atas kebutuhan harmonisasi kebijakan yang selama ini sering tumpang tindih.
Penguatan Rupiah adalah sinyal awal, menjadi "bulan madu" manis antara pasar dan otoritas moneter. Kini, bola di tangan Thomas, dengan segala kekuatan modal sosial dan intelektualnya.
Publik menanti bagaimana mesin ekonomi nasional bergerak menjadi "turbo" penyangga bukan hanya untuk rupiah tetap perkasa, tetapi memastikan stabilitas bertransformasi menjadi lapangan kerja dan harga bahan pokok terjangkau bagi seluruh rakyat.
Selamat bekerja, Mas Tomy. Mata dunia dan mata seluruh rakyat Indonesia kini tertuju pada langkah pertama Anda di Kebon Sirih.
Eko Wahyuanto. Pemerhati Kebijakan Publik.
(rdp/tor)
