PERDAMAIAN di masa kini memasuki babak baru. Perdamaian semakin sering diumumkan, tetapi juga jarang dibuktikan. Ia hadir megah dalam pidato, slogan, dan lembaga-lembaga baru yang menjanjikan stabilitas global, tetapi justru absen dalam praktik politik konkret. Di dunia yang kian terfragmentasi, perdamaian tak lagi lahir dari perundingan panjang dan kesepakatan multilateral, melainkan dari klaim sepihak, tekanan ekonomi, dan logika kekuasaan.
Board of Peace (BOP), lembaga perdamaian buatan Donald Trump tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu dibaca bukan sebagai jawaban atas krisis global, melainkan sebagai bagian dari krisis itu sendiri. BOP bukan sekadar lembaga baru. Ia adalah ekspresi masa depan yang paradoksal, yakni tentang bagaimana negara adikuasa mendefinisikan perdamaian secara sepihak, menentukan siapa yang berhak menegakkannya, dan memaksakan bagaimana ia harus diterima.
Hal itu terlihat ketika Gaza masuk sebagai divisi khusus yang diketuai Nickolay Mladenov. Di balik retorika stabilitas dan anti-perang, BOP justru membuka kontradiksi mendasar bahwa perdamaian yang dibangun melalui politik ofensif, tekanan ekonomi, dan logika dominasi. Sebuah perdamaian yang diklaim universal, tetapi lahir dari kepentingan sempit.
Baca juga: Board of Peace: Alat Perdamaian atau Dominasi?
Ambisi Nobel yang Tak Kunjung DatangAmbisi Donald Trump terhadap Nobel Perdamaian bukan lagi rahasia. Lewat pidato-pidatonya, ia berkali-kali mengukuhkan dirinya sebagai presiden yang tidak memulai perang besar, presiden yang mengedepankan mekanisme transaksional, dan yang mengklaim mampu meredam konflik melalui tekanan langsung, bukan diplomasi bertele-tele. Namun dunia tidak sepenuhnya menerima narasi itu.
Nobel perdamaian tidak sesederhana itu. Nobel Perdamaian menuntut lebih dari sekadar ketiadaan perang terbuka. Ia mensyaratkan legitimasi moral, pengakuan internasional, serta kontribusi nyata terhadap perdamaian yang berkelanjutan. Di titik inilah Trump gagal. Politik luar negerinya terlalu sarat ancaman, arogan, terlalu sepihak, dan terlalu berorientasi pada kepentingan nasional jangka pendek.
Kegagalan meraih Nobel itulah yang menjadi titik balik simboliknya. Kala pengakuan global tak kunjung datang, maka yang dibangun bukan refleksi, melainkan panggung alternatif. Board of Peace hadir sebagai upaya menciptakan legitimasi sendiri, yakni institusi yang tidak menunggu penilaian dunia, tetapi mendeklarasikan dirinya sebagai otoritas moral. Masa depan perdamaian, dalam logika ini, tidak lagi menunggu konsensus global, melainkan cukup diumumkan oleh yang paling kuat.
Baca juga: Kapten Amerika, Gaza dan Board of Peace
Board of Peace dan Branding PerdamaianBoard of Peace lebih tepat dibaca sebagai proyek branding politik ketimbang institusi penjaga nilai. Ia tidak hanya lahir dari ketidakpercayaan terhadap PBB, yang oleh Trump dipandang lamban, bias, dan terlalu multilateral. Dalam konteks ini, multilateralisme bukan solusi, melainkan masalah. BOP menawarkan versi perdamaian yang efisien, yakni melalui keputusan cepat, aktor terbatas, dan kepemimpinan tunggal.
Tetapi justru di sinilah paradoksnya. Perdamaian semacam ini tidak dibangun melalui kesepakatan, melainkan melalui kepatuhan. Perdamaian tercipta bukan sebagai hasil dialog dan negosiasi, tetapi hasil tekanan. Perdamaian dalam konteks ini menjanjikan stabilitas, sekaligus memproduksi ketakutan.
Alih-alih menggantikan PBB secara fungsional, BOP menantangnya secara simbolik. Ia menggeser makna perdamaian dari ruang bersama menjadi keputusan hegemonik. Di masa depan yang dibayangkan Trump, perdamaian tidak lagi dinegosiasikan oleh banyak negara, melainkan ditentukan oleh mereka yang memiliki daya paksa terbesar.
Baca juga: Board of Peace dan Dilema Diplomasi Indonesia
Greenland dan Contoh Logika Damai yang EkspansionisKeinginan Trump untuk membeli Greenland sering diperlakukan sebagai anekdot politik. Padahal, di baliknya tersimpan logika geopolitik masa depan yang serius. Greenland bukan sekadar wilayah es, melainkan simpul strategis: militer Arktik, cadangan energi, dan jalur perdagangan global baru akibat mencairnya es kutub.
Di sinilah kontradiksi narasi damai Trump terlihat telanjang bulat. Ekspansi geopolitik dibungkus dalam bahasa stabilitas. Dominasi wilayah dipresentasikan sebagai upaya menjaga perdamaian.
Dalam logika ini, kekuasaan bukan ancaman bagi perdamaian, melainkan syarat itu sendiri. Board of Peace berfungsi sebagai pembenaran moral atas logika semacam ini. Kebijakan ekspansif dan ofensif diklaim sebagai tindakan preventif. Perdamaian tidak lagi menjadi tujuan bersama umat manusia, melainkan argumen untuk memperluas pengaruh. Masa depan dunia dalam konteks ini adalah dunia yang tenang, tetapi rapuh.
Pada era Trump, kebijakan perdagangan berubah menjadi instrumen diplomasi ekspansionis. Negara-negara tidak diajak berunding, melainkan ditekan melalui tarif resiprokal, sanksi, dan ancaman ekonomi. Konflik bersenjata bisa saja dikondisikan, tetapi konflik struktural justru dinormalisasi.
Perang dagang menunjukkan bagaimana perdamaian direduksi menjadi ketiadaan peluru, sementara kekerasan ekonomi diterima sebagai kewajaran. Ketertiban global dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan yang ditentukan sepihak. Mereka yang menolak dianggap mengganggu stabilitas. Dalam konteks inilah, Board of Peace kembali berfungsi sebagai payung naratif.
Tekanan ekonomi diklaim sebagai langkah menjaga perdamaian. Sanksi menjadi tindakan moral. Ancaman menjadi bahasa diplomasi. Perdamaian tidak lagi dicapai melalui keadilan, melainkan melalui ketimpangan kekuasaan yang dilembagakan.
