Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah Kementerian, karena menurutnya posisi Polri di bawah Presiden sudah ideal sebagai alat negara dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mengatakan, wacana penempatan Polri di awah Kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian khusus bukan gagasan tanpa dasar, karena wacana itu muncul sebagai bagian dari rekomendasi Tim Reformasi Kepolisian yang dibentuk dalam situasi krisis kepercayaan publik terhadap Polri, menyusul berbagai tragedi kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat.
“Rekomendasi itu lahir dalam konteks runtuhnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Jadi tidak bisa dipandang sebagai upaya mendowngrade institusi” kata Satria yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada Selasa (27/1/2026).
Satria memberi perbandingan dengan praktik di berbagai negara demokratis. Ia menyebut, kepolisian Singapura berada di bawah Ministry of Home Affairs sangat efisien dalam menjaga ketertiban publik. Selain itu, hal serupa juga berlaku di Malaysia dengan Royal Malaysia Police, Inggris di bawah Home Office dengan konsep policing by consent, serta Prancis, Jerman, Norwegia, dan sejumlah negara Eropa lainnya yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian terkait urusan dalam negeri atau kehakiman.
“Praktik-praktik tersebut justru menegaskan bahwa kepolisian benar-benar berfungsi sebagai alat negara yang bekerja dalam koridor perlindungan hak asasi manusia, bukan sebagai kekuatan super yang sulit dikontrol,” ucapnya.
Penempatan Polri di bawah kementerian, menurutnya bukan bentuk pelemahan institusi, melainkan upaya memaksimalkan fungsi dan kewenangan agar tidak melampaui batas. Menurutnya, selama ini problem kepolisian di Indonesia muncul karena konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar, termasuk dalam konteks politik praktis.
“Dalam Pemilu 2024 misalnya, muncul istilah ‘partai cokelat’ yang menunjukkan betapa krusial dan kuatnya peran Polri dalam suksesi politik nasional. Ini menunjukkan adanya super power yang perlu dibatasi,” ucapnya.
Satria menjelaskan, jika mengutip adagium klasik Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, maka reformasi kepolisian harus dijalankan secara serius dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa reformasi ABRI pascareformasi 1998 belum sepenuhnya tuntas, terutama dalam menghilangkan watak militerisme dan kekerasan yang kini justru diwarisi oleh institusi kepolisian.
“Jika tidak ada kontrol struktural yang kuat, kepolisian berpotensi menjadi institusi yang arogan, sulit diawasi, dan rawan melakukan pelanggaran HAM. Dampaknya bukan hanya pada tata kelola negara, tetapi juga pada normalisasi kekerasan oleh aparat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyayangkan pernyataan Listyo Sigit Prabowo Kapolri yang menyebut lebih memilih menjadi petani dibandingkan Polri jika berada di bawah kementerian. Menurutnya, pernyataan itu tidak sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi mengandung makna simbolik yang problematis.
“Secara verbal, pernyataan itu berpotensi melecehkan profesi petani sebagai pekerjaan yang dianggap tidak terpandang. Padahal, petani adalah tulang punggung ketahanan pangan dan memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial,” ucapnya.
Satria menilai, narasi tersebut justru membangun kontradiksi argumen yang memperlihatkan sikap resistif Kapolri terhadap wacana reformasi struktural kepolisian.
“Ini bukan sekadar ekspresi personal, tetapi tantangan yang disampaikan ke ruang publik terkait keengganan institusi Polri berada di bawah mekanisme pengawasan kementerian,” pungkasnya.(ris/lta/ham)
