- Sebanyak 2.493 WNI meminta bantuan KBRI Phnom Penh antara 16 hingga 26 Januari 2026 akibat operasi pemberantasan sindikat penipuan daring Kamboja.
- KBRI menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen darurat bagi korban TPPO yang kesulitan pulang ke tanah air.
- Duta Besar RI berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja untuk mendapatkan penampungan sementara serta menjamin keamanan bagi WNI korban tersebut.
Suara.com - Situasi darurat kemanusiaan tengah dihadapi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. Dalam kurun waktu sangat singkat, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor untuk meminta perlindungan dan bantuan pemulangan melonjak drastis hingga mencapai 2.493 orang.
Data yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menunjukkan angka tersebut tercatat sejak 16 Januari 2026 hingga 26 Januari 2026.
Lonjakan ini diyakini merupakan imbas langsung dari operasi besar-besaran yang dilancarkan pemerintah Kamboja untuk memberantas sindikat penipuan daring (online scam) yang marak mempekerjakan warga asing, termasuk dari Indonesia.
Ribuan WNI ini diduga kuat adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjebak dalam operasional perusahaan-perusahaan ilegal tersebut.
Kini, setelah berhasil keluar atau diselamatkan, mereka berbondong-bondong mendatangi KBRI sebagai satu-satunya harapan untuk bisa kembali ke tanah air.
KBRI Phnom Penh Bergerak Cepat, Terbitkan Paspor Darurat
Menghadapi gelombang WNI yang masif, KBRI Phnom Penh langsung mengaktifkan protokol penanganan darurat. Langkah-langkah intensif segera dilakukan, mulai dari pendataan rinci, assessment atau penilaian kasus per individu, hingga proses krusial penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
SPLP ini berfungsi sebagai paspor darurat bagi para WNI yang kehilangan, tidak memiliki, atau paspornya ditahan oleh sindikat. Dokumen ini menjadi kunci agar mereka bisa melewati proses imigrasi dan terbang kembali ke Indonesia.
Menurut keterangan resmi Kemlu, sebagian WNI yang masih memegang dokumen perjalanan lengkap dan tidak memiliki masalah denda keimigrasian (overstay) telah berhasil pulang ke Indonesia secara mandiri. Namun, bagi ribuan lainnya, prosesnya lebih rumit.
Baca Juga: WNI Gabung Militer Asing: Iming-Iming Gaji Besar, Namun Status Kewarganegaraan Jadi Taruhan
"Dan bagi mereka yang telah difasilitasi pembuatan dokumen perjalanan sementara dan permohonan keringanan denda keimigrasian, dilaporkan telah membeli tiket secara mandiri. Contohnya, 46 WNI yang akan kembali ke tanah air pada tanggal 30 Januari 2026," tulis Kemlu dalam rilis resminya, Selasa (27/1/2026).
Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proses, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, turun langsung melakukan koordinasi tingkat tinggi.
Pada Senin (26/1), Dubes Santo menggelar pertemuan penting dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja yang juga menjabat Kepala Kepolisian Phnom Penh, Letnan Jenderal Chuon Narin.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Santo secara khusus mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja yang telah menyediakan lokasi penampungan sementara dan meningkatkan patroli keamanan di sekitar lingkungan KBRI serta shelter WNI.
Di sisi lain, Letjen Chuon Narin menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan para WNI. Ia juga menyoroti potensi risiko kesehatan seperti penyakit menular akibat kepadatan di lokasi penampungan dan berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah-langkah pencegahan.
Usai pertemuan, Dubes Santo bahkan diajak langsung untuk bertemu dengan 19 WNI yang saat itu ditampung sementara oleh Kepolisian Phnom Penh, memastikan kondisi mereka secara langsung sebelum diproses lebih lanjut oleh KBRI.
