Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan kembali mengalami defisit pada 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
IDXChannel - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan kembali mengalami defisit pada 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, defisit tersebut akan dikelola dengan baik sehingga tidak melampaui batas 3 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa defisit APBN pada tahun lalu yang menyentuh 2,92 persen terhadap PDB merupakan dampak dari berbagai stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian.
"Itu strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada untuk membalik arah ekonomi, supaya nggak terus turun ke bawah," kata Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 itu menuturkan, anggaran yang dikeluarkan ditujukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Di antaranya program bantuan sosial (bansos) hingga magang berbayar.
"Dan anggaran kementerian-lembaga juga kami dorong untuk tumbuh se-optimal mungkin. Itu cost (biaya) yang harus dibayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tuturnya.
Pada tahun ini, APBN juga kembali diproyeksikan kembali tekor. Purbaya mengatakan, selain belanja, pihaknya juga akan menggenjot kinerja pendapatan negara.
"Defisitnya akan ada terus mungkin tahun ini. Tapi saya akan lihat dan saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Ditjen Pajak," kata dia.
Perlu diketahui, defisit APBN tembus Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB pada 2025. Jumlah defisit ini hampir menyentuh ambang batas 3 persen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara.
Pelambatan ekonomi turut mempengaruhi defisit fiskal yang terjadi. Sejumlah indikator seperti rendahnya penerimaan negara di sektor pajak, yang menjadi sumber tertinggi pemasukan APBN. Pada 2025, realisasi pajak di angka Rp1.917 triliun atau sebatas 87,6 persen dari target.
(Rahmat Fiansyah)
