Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak banjir di berbagai wilayah ibu kota.
Kebijakan ini mencakup warga yang terserang penyakit infeksi, kehilangan dokumen kependudukan, hingga masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
Layanan gratis tersebut diberikan melalui seluruh fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas itu meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, hingga rumah sakit daerah yang disiagakan selama masa tanggap darurat banjir.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada pungutan biaya bagi korban banjir yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pramono memastikan seluruh warga terdampak banjir tetap mendapatkan akses perawatan tanpa terkendala administrasi.
“Untuk yang terdampak banjir di Jakarta gratis, 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, serta 31 rumah sakit kami gratiskan apabila melayani korban terdampak banjir,” ujar Pramono Anung dalam konferensi pers grand opening Primaya Hospital Kelapa Gading, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).
Di sisi anggaran, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp3,64 triliun pada 2026 khusus untuk pengendalian banjir. Anggaran tersebut menjadi salah satu prioritas dalam belanja daerah tahun depan.
Total APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Penetapan anggaran ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.
Selain pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah. Sementara itu, pembangunan jembatan dan flyover dialokasikan dana sebesar Rp289,72 miliar.
