DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle kabinet usai Thomas Djiwandono resmi menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia.
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle kabinet usai Thomas Djiwandono resmi menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebab, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kita serahkan Pak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, reshuffle ya. Oke. Cukup ya? Itu nanti, itu kan hak prerogatif Presiden," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya juga tengah menunggu langkah Presiden selanjutnya terkait kekosongan kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) usai ditinggal Thomas.
"Jadi gini, soal pergantian nanti Wamen ya karena Pak Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, kita nunggu karena itu hak prerogatifnya Presiden dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden kapan mau dilakukan pergantiannya," kata Saan.
"Jadi kita tunggu saja kapan Presiden mengumumkan untuk pergantian Wamen," ujarnya.
Sebelumnya, Wamenkeu Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai menjalani fit and proper test pada Senin (26/1/2026). Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR RI.
Menurut Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, terdapat dua faktor utama yang membuat Thomas unggul dan diterima secara bulat oleh anggota dewan. Pertama, sosok Thomas dinilai sebagai figur pemersatu yang dapat diterima oleh lintas partai politik.
Kedua, visi Thomas mengenai penguatan ekonomi melalui kolaborasi antarlembaga dinilai sangat relevan dengan tantangan saat ini.
“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal," ujar Misbakhun.
(Dhera Arizona)
